MORAL-POLITIK.COM : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengungkapkan, praktik jual-beli jabatan, baik di tingkat pusat maupun di daerah sudah lama terjadi.

Setiap jabatan dipatok dengan harga kisaran Rp 50 juta bahkan ada yang sampai Rp 500 juta, bergantung pada jabatan atau posisi di birokrasi.

Sejauh yang kami amati, kisaran harga setiap jabatan sekitar Rp 50 juta, Rp 100 juta, Rp 200 juta, bahkan ada yang sampai Rp 500 juta untuk setiap posisi,” ujarnya.

Dikatakan, pada 2015, pemerintah membentuk Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional. Tim ini, kata dia, pernah melakukan perhitungan dugaan jual-beli jabatan untuk 250 jabatan eselon IV, eselon III, dan eselon II, baik di intansi pusat maupun daerah.

“Ini cerita 2015. Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional pernah melakukan perhitungan jual-beli jabatan untuk 250 jabatan baik di daerah maupun di kementerian/lembaga. Tetapi, jumlah di K/L sangat sedikit, karena pengawasannya ketat dan mudah dilacak. Maka, lahir angka Rp 50 juta sampai Rp 500 juta per jabatan atau posisi,” ujarnya.

Berpatokan pada perhitungan tersebut, lanjut Irham, maka Ketua KASN Sofian Effendi mengatakan, uang hasil jual-beli jabatan di sejumlah institusi di Indonesia selama 2016 jika dijumlah diperkirakan mencapai Rp 35 triliun.

“Misalnya di Klaten. Ada 850 jabatan dan dikalikan Rp 50 juta (uang suap) sudah berapa triliun? Belum yang jual-beli formasi pegawai mulai dari Rp 75 juta sampai Rp 250 juta,” ujar Sofian, beberapa waktu lalu.

Menurut Sofian, salah satu faktor penyebab praktik jual-beli jabatan itu adalah seleksi jabatan yang tidak dilakukan secara terbuka. Dia menyebutkan, dari 600 instansi pemerintahan yang terdiri atas 34 kementerian, 39 lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK), 78 lembaga nonstruktural, 34 pemerintah provinsi, dan 508 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 57% belum melakukan seleksi jabatan secara terbuka.

Baca Juga :  Gerindra DKI Jakarta: Disayangkan jika Jokowi "tak acuh" temuan ICW

“Sementara, 43% sudah melakukan seleksi terbuka, tetapi kualitas berbeda-beda. Ada yang sudah bagus, tetapi masih ada yang memiliki rapor merah. Seleksi terbuka bisa mengurangi jual-beli jabatan,” ujarnya.

 

Penulis  : Yustinus Paat/AO
Editor     : Erny
Sumber : BeritaSatu.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here