MORAL-POLITIK.COM : Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengaku telah melakukan pengawasan ketat terhadap proses pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan birokrasi, baik di pusat maupun di daerah.

Kendati demikian, pascadibongkarnya kasus jual beli jabatan di Klaten yang menyeret nama bupati Sri Hartini, kembali mengingatkan bahwa hingga hingga kini masih marak praktik jual beli jabatan di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi, di Kantor KASN Jakarta, Jumat (6/1), membeberkan hasil temuannya terkait berapa harga jabatan yang biasa diperjualbelikan pemerintah daerah.

“Pengawasan di dalam pejabat pimpinan menjadi longgar, jangan sampai melemahkan pengawasan sistem merit UU ASN. Kalau tidak ada pengawasan, akan ada pesta pora,” kata Sofian.

Di lingkungan Dinas Pendidikan, mulai dari pejabat tertinggi eselon II (Kepala Dinas) biasanya dihargai Rp 400 juta dan yang terendah yakni pegawai Tata Usaha (TU) Puskesmas dipatok Rp 5 juta sampai Rp 15 juta.

Berikut bocoran harga jabatan di lingkungan Pemda Klaten:

Lingkungan Kepala Dinas Pendidikan:
Eselon II (Kepala Dinas) Rp 400 juta
Eselon III (Sek & Bidang) Rp 100 juta – Rp 150 juta
Eselon IV (Subbag &Kasie) Rp 25 juta
Kepala UPTD Rp 50 juta-Rp 100 juta
TU UPTD Rp 25 juta
Kepala Sekolah SD Rp 75 juta- Rp 125 juta
TU Sekolah Dasar Rp 30 juta
Kepala Sekolah SMP Rp 80 juta-Rp 150 juta
Jabatan Fungsional Tertentu (Guru mutasi dalam kabupaten) Rp 15 juta-Rp 60 juta
TU Puskesmas Rp 5 juta-Rp 15 juta
Jabatan Tetap (Tidak mutasi) Rp 10 juta- Rp 50 juta.

 

Penulis  : Yeremia Sukoyo/PCN
Editor     : Erny
Sumber : Suara Pembaruan, BeritaSatu.com
Baca Juga :  "Tiba-tiba saja Kediaman Megawati Soekarnoputri Kedatangan Tamu"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here