Home / News NTT / Kemelut PIP, Plt Johanna: Usulan RAJ salah sasaran

Kemelut PIP, Plt Johanna: Usulan RAJ salah sasaran

Plt Johanna Lisapaly. (foto: kupang.tribunnews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Polemik bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) khususnya di Kota Kupang sepertinya tidak akan berakhir.

Pasalnya setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi (pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT), pihak Pemprov tetap mengacu Petunjuk Teknis (Juknis) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), karena bantuan PIP yang sudah ada SK dan lampiran yang diusulkan pihak Rumah Aspirasi Jeriko (RAJ), banyak yang salah sasaran dan tidak sesuai Juknis.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT Johana Lisapaly mengatakan, nama-nama penerima PIP yang sudah terlampir dalam SK Kementerian Pendidikan akan di verifikasi kembali oleh pihak sekolah, baik itu dari sekolah swasta dan negeri.

Alasan utama instruksi, katanya, untuk dilakukan kembali verifikasi nama penerima bantuan PIP oleh sekolah, karena pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayan lewat Dirjen Pendidikan Dasar dan Menegah telah mengeluarkan surat dengan Nomor: 349/D/KU/2017 soal penyaluran PIP.

“Dalam surat yang ditandatangani Dirjen Pendidikan Dasan Menegah, Hamid Muhammad, disebutkan bahwa penerima beasiswa PIP harus sesuai juknis, antara lain, peserta didik merupakan pemegang Kartu Indonesia Pintar, peserta didik dari keluarga miskin/rentan miskin, dan atau dengan pertimbangan khusus, seperti peserta didik beserta dari program PKH, pemegang kartu keluarga sejahtera (KKS), peserta didik yang berstatus yatim piatu, peserta didik yang terkena bencana alam, kelainan fisik, peserta didik dari lembaga pendidikan non-formal, dan peserta didik yang menempuh study keahlian kelompok bidang pertanian dan perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran kemaritiman,” sambung Plt Walikota Kupang, yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT, dan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT.

Dalam juknis itu, katanya, disampaikan apabila terdapat penerima dana bantuan PIP yang tidak memenuhi salah satu kriteria tersebut, pihak sekolah tidak dapat memberikan surat keterangan sebagai syarat pencairan dana di Bank penyalur.

Baca Juga :  Jonas Salean Girang, Penerimaan Pembiayaan Terealisasi 100,08 Persen

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button