MORAL-POLITIK.COM : Dugaan korupsi nyaris menyebar merata di partai-partai politik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau (KPK) diharapkan menampilkan kinerja prima.

KPK sendiri membenarkan telah mendapat keterangan dari saksi terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dan Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Bambang Wuryanto, dalam penyidikan salah satu tersangka suap proyek jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Namun Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut, keterangan tersebut masih didalami penyidik.

“Dalam kaitan ini penyidik masih mendalami. Sepanjang itu bisa dipertanggungjawabkan bisa dikaitkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi,” kata Febri di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017) petang.

Meski begitu, kata Febri, pihaknya masih memilah keterangan-ketarangan saksi yang saling berkaitan dan mendukung bukti-bukti yang ada sehingga bisa ditindak lanjuti lebih jauh. Oleh karenanya sampai saat ini, penyidik KPK belum menjadwalkan pemeriksaan Hasto dan Bambang dalam perkara tersebut.

“Jadi belum ada info terkait (pemeriksaan Hasto) itu. Tapi tentu keterangan semua saksi yang muncul baik dalam penyidikan, maupun penuntutan tidak akan dibiarkan,” kata Febri.

Sebelumnya, dalam kasus dugaan suap program aspirasi yang direalisasikan melalui proyek pembangunan jalan di Kementerian PUPR yang ditangani KPK, ternyata bukan awal mula kasus tersebut. Berdasarkan keterangan saksi yakni Bupati Halmahera Timur, Rudy Erawan, kasus itu justru berawal dari pengangkatan Amran Hi Mustary selaku Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Dalam berita acara pemeriksaan (BAP) milik Rudy di KPK, Rudy mengaku mengenal Amran sejak tahun 2008. Ketika itu Amran menjabat Kepala Dinas PU Provinsi Malut dan Rudy selaku Wabup Halmahera Timur. Namun keduanya baru menjadi dekat pada tahun 2015.

Baca Juga :  Pembunuhan di Hotel Silvia, Wartawan "Kejar" Kapolres Kupang Kota

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here