MORAL-POLITIK.COM : Tinggal beberapa hari lagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Kupang akan memasuki tahapan kampanye, minggu tenang, lalu penyoblosan di bilik suara.

Kendati demikian masih banyak Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum terbentuk di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini disebabkan banyaknya persyaratan untuk menjadi KPPS.

Demikian dikatakan Juru Bicara KPU Kota Kupang Daniel Ratu, kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Sabtu 7/1/2017) siang.

Ratu menuturkan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2015, di sebutkan adanya syarat umur minimal 25 tahun, pendidikan minimal SMA atau sederajat, serta tidak boleh dua kali menjadi penyelenggara pemilu.

Menurut dia, persyaratan ini yang membuat pihaknya sulit mencari warga dengan usia minimal 25 tahun dan lulusan SMA. Ada tiga kendala diantaranya umur, ijazah dan pernah menjadi penyelenggara dalam dua kali periode pemilihan.

Lodowyk Fredik

“Devisi Teknis, Pemungutan dan Perhitungan Suara KPU Kota Kupang, Lodowyk Fredik mengemukakan masih banyak TPS yang belum memiliki KPPS, seperti di Kelurahan Maulafa terdapat dua TPS yang belum ada satupun warga yang mendaftar menjadi KPPS. Di Kelurahan Oepura ada 7 TPS, ada juga TPS yang belum mencapai minimal 7 anggota KPPS.

Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan tersebut, KPU melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (KRT) serta Lurah untuk melibatkan warga yang dapat memenuhi syarat dan menjadi KPPS.

“Tapi kalau memang hingga batas waktu tidak ada yang mendaftar dan belum mencapai jumlah maksimal anggota KPPS, maka KPU akan merekrut KPPS dari kelurahan lain,” pungkas dia

 

Baca Juga :  Berita Baik!! Gaji ke-14 untuk PNS Segera Cair
Penulis : Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here