MORAL-POLITIK.COM : Elektabilitas Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terus merosot, kehadirannya di sejumlah wilayah ditolak warga.

Tak hanya itu, banyak kader partai pengusung Ahok `berkhianat` dengan mendukung pasangan cagub dan cawagub DKI Jakarta lainnya. Dalam kondisi ini, siapapun yang mendukung, tak tertolong lagi.

Dukungan dari Ketua Umum Megawati, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan sia-sia. Pasalnya, warga Jakarta sudah lama ingin menggusur Ahok.

Mantan Anggota DPR RI Ahmad Yani sangat berpengaruh pada pencalonan Ahok dalam Pilkada 2017. Ia memprediksi, Pilgub DKI Jakarta 2017 hanya akan diperebutkan oleh dua pasangan saja.

Menurutnya, pusaran pertarungan akan berlangsung sengit antara pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno melawan Agus Harimurti-Sylviana Murni. “Pilkada DKI ini akan berlangsung ketat. Tapi, pertarungan bisa dibilang hanya persaingan antara pasangan Anies-Sandi versus Agus-Sylvi,” kata Yani saat dihubungi di Jakarta.

Dijelaskan Yani, penyebab lain Ahok ditinggal masyarakat karena selama duduk di kursi DKI-1 menggantikan Jokowi, Ahok kerap melakukan kebijakan kontraproduktif.

“Program unggulan yang akan membangun kampung deret, mana? Koar-koar bersih tidak korupsi, tetapi Pemprov DKI dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dalam tiga tahun berturut-turut,” beber Yani.

Percuma

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengatakan, adanya penolakan yang terjadi membuat dukungan parpol kepada Ahok‎ percuma. Meski, parpol bergerak melalui instruksi para petingginya.

“Percuma, meski para petinggi parpol menginstruksikan untuk mendukung dan memenangkan Ahok. Buktinya, meski diinstuksikan tapi tetap saja di internal beberapa Partai pendukung Ahok bergejolak. Bahkan mendukung calon lain yang notabene pesaingnya,” ungkap dia.

Emrus menuturkan, dalam komunikasi politik, penolakan atau dukungan merupakan sebuah output agar dapat menghasilkan input yang maksimal. Misalnya, aksi penolakan beberapa kader internal PDI Perjuangan yang tidak mendukung Ahok. Ditambah lagi, pergolakan internal di Partai Hanura serta Nasdem.

Baca Juga :  Ahok tak tertarik gaya blusukannya Jokowi

4 Jalan

Terpisah, praktisi hukum Heru Widodo mengatakan, dari sisi hukum pemilukada ada empat jalan bagi seseorang untuk gagal menjadi kepala daerah. Pertama, penarikan dukungan dari parpol. Hal ini kemungkinan besar tidak akan terjadi. Soalnya, parpol yang menarik dukungan diancam pidana kurungan badan dan denda yang besar. “Tapi, itu mustahil karena ada sanksi terhadap parpol,” tegas Heru di Jakarta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here