MORAL-POLITIK.COM : Akhir-akhir ini baik media soal, media cetak, dan media elektronik tidak kurang mempublikasikan berbagai macam kasus yang terjadi di tanah air. Mulai dari kasus kekerasan yang menimpa anak di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, sampai pada isu SARA.

Isu SARA dianggap sebagai kekerasan non verbal. Pasalnya hal ini sanggat mengganggu psikis dan kenyamanan setiap orang. Isu SARA semakin momok mengundang kegaduhan dan mengganggu stabilitas publik, ketentraman antarkeluarga dan toleransi publik.

Dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, keluarga dalam kapasitas sebagai rumah tangga mempunyai peranan penting dalam menciptakan situasi kehidupan yang tenang, solid dan harmonis, yang pertama-tama di bangun dan digalakkan antaranggota keluarga.

Dari keluarga, situasi yang harmonis itu berkembang ke masyarakat. Semua anggota keluarga mengeyam prinsip ini, maka situasi sosial akan menjadi nyaman. Sebab yang ada dalam lingkungan sosial tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keluarga yang membina hubungan toleransi dan kaya dengan nilai-nilai humanitas.

Iklim keluarga dan lingkungan sosial adalah wadah untuk memutuskan rantai kekerasan yang medatangkan keresahan dalam diri setiap orang. Peran keluarga (orang tua) selalu sangat di butuhkan dalam menciptakan keamanan, kenyaman, dan kedamain masyarakat dengan membelajarkan anggota keluarga (anak-anak) akan nilai-nilai dan norma. Konsep dan peran ini akan menjadi nyata jika situasi keluarga sangat kondusif, atau tidak ada cek-cok yang berakhir pada (tindakan) kekerasan. Kekerasan rumah tangga sangat menggangu iklim keluarga sebagai habitus alami dan dasar bagi anak dan anggota keluargaitusendiri.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa setiap tahun KDRT selalu meningkat, dari 8.315 kasus di tahun 2012, meningkat mencapai 11.719 pada tahun 2013 atau mengalami peningkatan 3.404 kasus (Sindonews.com), akhir tahun 2014 komisi nasional anti kekerasan berhasil mencatat 293.22o kasus kekerasan terahadap perempuan, dan 68% dari kasus tersebut adalah kekerasan domestik dan rumah tangga (KDRT) dengan mayoritas korban ibu rumah tangga dan pelajar; Bentuk-bentuk kekerasan meliputi penelantaran tanggung jawab, penganiayaan jasmani dan psikis, serta pernikahan paksa ataupun pernikahan dini (kompas. Com, 27/4/2015). Data lain yang dihimpun Pos Kupang menyebutkan, tahun 2015, Provinsi NTT masuk kategori darurat kekerasan terhadap anak, hal itu merujuk pada data dari 21.600 juta pelanggaran hak anak di Indonesia, 58 persen berupa kejahatan seksual.NTT masuk urutan kelima dari 34 provinsi yang menyimpan atau menjadi korban kekerasan yang dilakukan dalam tiga pendekatan, yakni agama, budaya dan kebiasan- kebiasaan lain. Menurut Arist, dari total jumlah penduduk NTT 5,6 juta jiwa itu, sebanyak 2,2 juta merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Dan, dari jumlah itu, hampir 80 persen anak mengalami kekerasan. Lalu 68 persen remaja NTT ke luar derah menjadi pembantu rumah tangga bahkan menjadi korban perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual komersial (kupang.tribunnews.com), Kamis, 12 Mei 2016).

Baca Juga :  SBY “Batalkan” Pertemuan dengan Jokowi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here