Home / Populer / Naiknya biaya administrasi STNK & BPKB, salah siapa?

Naiknya biaya administrasi STNK & BPKB, salah siapa?

Foto: Seword.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.OM : Kebijakan Jokowi terkait kenaikan biaya adminsitrasi STNK dan BPKB berlaku mulai 6 Januari 2017 menuai kontroversi.

Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, sekaligus menggantikan peraturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010.

Namun siapa sangka, kebijakan Jokowi tersebut justru dianggap blunder yang kesekian-kali, yang dilakukan oleh Jokowi. Jokowi dianggap telah melakukan miskomunikasi dengan BPK (Badan Pemerikasa Keuangan) terkait besarnya nominal kenaikan adminsitrasi STNK dan BPKB. Apalagi dengan reaksi beliau yang terkesan kaget saat menyadari besarnya nominal kenaikan. Padahal beliau sendiri yang memutuskan kenaikan tersebut berdasarkan pertimbangan BPK. Hal ini mungkin membuat orang keheranan dengan tingkah Jokowi.

Beliau dinilai teledor karena menandatangai sesuatu yang menurut orang-orang tanpa melakukan koreksi yang ketat terlebih dahulu. Beliau asal memutuskan, dan ketika keputusan sudah diresmikan, beliau terkesan kaget.

Terlebih lagi, Kaporli juga telah menyatakan bahwa kenaikan biaya adminsitrasi STNK dan BPKB bukan keinginan pihak kepolisian. Sri Mulyani juga menyatakan bahwa kenaikan adminsitrasi STNK dan BPKB bukan urusan Kemenkeu.

Mungkin masyarakat menganggap mengapa mereka seolah-olah saling lepas tangan dan tidak mau menjadi penanggung jawab terhadap kebijakan baru terkait kenaikan biaya STNK dan BPKB yang kini telah disahkan dan siap diberlakukan? Benarkah seperti itu? Saya mencoba memahami dari sudut pandang yang sederhana dan mungkin berbeda dengan khayalak.

Jokowi terkesan kaget mengetahui bahwa kenaikan biaya administrasi STNK dan BPKB 2 hingga 3 kali lipat. Beliau dianggap melakukan keteledoran dan miskomunikasi dengan BPK. BPK telah melakukan audit terhadap harga bahan STNK dan BPKB yang ternyata mengalami kenaikan serta dihubungkan dengan daya beli masyarakat yang meningkat. Hasi audit BPK ini menjadi landasan untuk menaikkan biaya administrasi STNK dan BPKB yang disahkan oleh Jokowi.

Baca Juga :  Emerson Yuntho minta Jokowi Berani Batalkan Pencalonan Budi Gunawan

Tindakan Jokowi yang mengesahkan hasil audit terhadap harga bahan STNK dan BPKB letak kesalahannya dimana? BPK adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sikap Jokowi memang sudah seharusnya seperti itu. Beliau percaya BPK merupakan lembaga yang profesional, apalagi lembaga negara.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button