MORAL-POLITIK.COM: Paska usainya kerjasama Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dengan pihak pengelola, tak ada lagi aktivitas di Restoran Teluk Kupang.

Kekosongan usaha di restoran yang terkenal padat dengan aktivitas pesta tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang meminta kepada Pemkot Kupang untuk mempercepat lelang pengelolaan Restoran Teluk Kupang, karena dibiarkan lama akan mubasir.

Demikian dikatakan Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Melki Balle kepada wartawan di kantor DPRD, Kamis (5/1/2017) siang.

Politisi Hanura ini menuturkan bahwa Restoran Teluk Kupang harus dipercepat pemanfaatannya yakni dengan ditawarkan ke publik, guna ada pihak ketiga yang berminat bisa segera mengelola Restoran tersebut, baik dalam bentuk kontrak dalam jangka waktu pendek atau panjang. Tetapi tentu prinsipnya harus dipikirkan secara baik ruang terbuka hijau (RTH), dan jangan lagi dikembangkan untuk mempersempit kawasan hijau terbuka.
.
“Kalau ada pihak ketiga yang berminat, jangan sampai dikembangkan lagi sehingga menyebabkan kawasan RTH semakin terbatas. Kalau bisa tinggal diperbaiki saja sesuai dengan konsep tata kota,” katanya.

Melki mengaku, proses pengelolaan Restoran ini paling lambat dalam tahun ini, jika dipercepat, maka dari sisi pendapatan juga akan menguntungkan. Untuk itu pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi secara cepat pengelolaan Restoran tersebut.

“Ya dalam pemanfaat ini tentunya kami dari dewan tidak perlu memanggil untuk melakukan rapat dengar pendapat, tetapi melalui koordinasi saja guna bisa mengetahui pemanfaatannya saja, apa lagi itukan berkaitan dengan aset,” pungkas Melki.

 

Penulis : Nyongki

 

 

 

 

Baca Juga :  Yeskial Loudoe: Walikota harus siapkan Naskah Akademik Ranperda !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here