MORAL-POLITIK.COM : Restrukturisasi yang baru saja di lakukan oleh Pemerintah Kota Kupang di bawah kepemimpinan pelaksana tugas (Plt) Kota Kupang Johanna Lisapaly, berekses adanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang di tiadakan, padahal SKPD tersebut sangat penting.

Setelah pihak Kementerian menyetujui di bentuknya kembali Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota (BPMK), pemerintah Kota Kupang langsung meresponnya dengan menyiapkan usulan revisi Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016, dengan memasukkan kembali BPMK Kupang menjadi Dinas Pemberdayaan Mayarakat Kota Kupang dengan Tipe B, dalam sidang I DPRD Kota Kupang, untuk dibahas bersama DPRD.

“Hal ini sesuai acuan yang jelas yang mengacu pada Permendagri Nomor 94 tahun 2016 tentang hasil pemetaan urusan pemerintah bidang kententraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa,” kata Kabag Hukum Setda Kota Kupang Alan Girsang atas nama Plt Walikota Kupang Johanna Lisapaly kepada wartawan di Kota Kupang, Jumat (13/1/2017) siang.

Menurutnya, usulan perubahan Perda ini belum dilakukan, sebab masih dilakukan koordinasi dengan sekretariat dewan untuk sidang satu nantinya. Karena sekretariat dewan masih menyusun rencana kerja tahun 2017 untuk siklus tiga masa sidang.

”Kami pastinya tetap mengusulkan di sidang satu nanti sebab ini merupakan salah satu Ranperda yang urgen untuk pembentukan satu SKPD dengan mengembalikan sebelumnya badan menjadi dinas,” tambahnya.

Ia mengaku, program yang dikelola badan dan akan diusul menjadi dinas merupakan program primadona pemerintah dapat dikelolah dengan baik. Karena dengan tidak ada lagi BPMK program ini akan dikelola oleh kecamatan dan masing-masing SKPD yang punya urusan terkait.

“Nomenklatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang yang mengacu pada Permendagri, baru kami usulkan ke Bagian Organisasi, dan Bagian Organisasi sementara membuat konsep Perwalinya, namun Perwali ini menunggu hasil perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016, sehingga sesuai rencana yang saya usul ke Bagian Organisasi agar dilakukan konsultasi ke Biro Organisasi Provinsi seperti apa prosesnya,” katanya lagi.

Baca Juga :  Lurah Jhon Keban keluhkan penanganan masalah kebakaran di Kota Kupang

Namun, pungkas dia, alangkah baiknya kalau diajukan perubahan Perda Nomor 13 tahun 2016 pada sidang satu sehingga memuat kembali yang sebelumnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Kupang.

Penulis : Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here