MORAL-POLITIK.COM : Bola pansa terus bergulir di kasus dana bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) di Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Terkait adanya seruan Dirjen Dikdasmen agar sekolah di Kota Kupang segera menyalurkan dana bantuan pendidikan PIP, Pemkot Kupang akan kembali menyurati Kementerian Pendidikan soal seruan itu.

Pasalnya pada Kamis (19/1/2017) ada surat dari Kementerian Pendidikan nomor: 349/D/KU/2017, yang menghimbau agar pencairan dana mengikuti petunjuk teknis, berdasarkan tujuh kriteria.

Demikian dikatakan Plt Walikota Kupang, Johanna Lisapaly kepada wartawan saat dihubungi via telepon, Sabtu (21/1/2017) siang.

Lisapaly mengatakan, pihaknya perlu menyurati kementerian karena dirinya mendapat informasi bahwa Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah juga mengirim surat pemeberitahuan untuk Sekda Kota Kupang. Surat tersebut, urai Lisapaly, berisi penegasan kembali soal kriteria penerima dana PIP, sesuai Juknis PIP tahun 2016. Oleh karena itu, Pemkot akan menyurati kembali pihak Kemendikbud.

Tambahnya, begitu juga dengan Dinas Pendidikan Provinsi NTT, karena kewenangan SMA/SMK telah diserahkan ke provinsi.

“Kita akan bersurat ke Kemendikbud. Kita perlu klarifikasi, bahwa kita tidak pernah menghambat penyaluran dana PIP. Sekaligus kita minta arahan yang jelas soal penyaluran PIP, karena Pak Sekda juga terima surat dari Dirjen,” ungkap Lisapaly yang juga menjabat sebagai Asisten Pemerintahan Setda Provinsi NTT, dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT itu.

 

Penulis : Nyongki

 

 

 

Baca Juga :  Kesepuluh Kalinya GP Anshor Kawal Pawai Kemengan Paskah di NTT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here