MORAL-POLITIK.COM :  Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo mengaku prihatin jika OTT tersebut terkait dengan putusan.

“Sebagai mitra, kami di komisi III DPR RI tentu saja kaget luar biasa dan prihatin jika OTT itu terkait dengan keputusan MK,” kata Bambang saat dihubungi, Kamis (26/1/2017).

Bambang berharap dugaan suap tersebut tidak terkait dengan jual beli putusan MK. Lantaran hal itu bisa berdampak pada kredibilitas MK sebagai salah satu lembaga tinggi negara.

“Kami berharap dugaan suap dalam OTT itu tidak terkait dengan jual beli keputusan karena itu dapat meruntuhkan kredibilitas MK yang baru saja recovery sebagai lembaga tinggi negara,” papar dia.

Politikus Golkar itu mengatakan putusan MK terakhir telah memutus objek praperadilan diperluas. Dia menyebut perkara korupsi juga harus dibuktikan kerugian negaranya.

“Seingat saya kemarin putusan MK terakhir adalah objek praperadilan diperluas. Sebelumnya ada juga keputusan MK yang intinya telah mengubah konsep kerugian negara dalam tipikor, dari delik formil menjadi delik materiil,” beber Bambang.

“Perkara korupsi tidak bisa lagi bersifat potensi (potential loss) tapi harus dibuktikan dulu terjadinya kerugian negara (actual loss). Dan itu harus BPK tidak lagi BPKP atau penegak hukum lain suka-suka menghitungnya,” sambungnya.

Bambang menambahkan pihaknya segera meminta penjelasan MK. Dirinya juga meminta pihak MK untuk mengevaluasi seluruh hakimnya.

Baca Juga :  Pengacara Felipus Fernandes akan lapor ke Kejati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here