MORAL-POLITIK.COM : Pencopotan Komandan Kodim (Dandim) Lebak oleh Pangdam III Siliwangi, Mayjen M. Herindra merupakan langkah tepat atas tindakan indisipliner menyelenggarakan kegiatan bela negara untuk Front Pembela Islam (FPI).

“Langkah ini diharapkan memberi pembelajaran bagi satuan-satuan lain di TNI untuk tidak ‘berpolitik’ di tengah ancaman atas kemajemukan dan kontroversi FPI,” ujar Ketua Setara Institute Hendardi di Jakarta, Senin (9/1).

Meski bela negara positif kata Hendardi, sulit dipahami ada tindakan satuan TNI yang tidak diketahui atasannya. Pasalnya, TNI adalah organisasi dengan garis komando terstruktur paling solid di republik ini. “Tindakan di luar kendali atasan, biasanya menggambarkan ada masalah di tubuh TNI,” tandas dia.

Hendardi beranggapan bahwa tindakan pencopotan Dandim Lebak belum cukup untuk memastikan TNI secara institusional mampu menjaga jarak dengan kelompok intoleran yang destruktif pada kebinekaan Indonesia. Langkah Pangdam III Siliwangi, kata dia mesti diadopsi menjadi kebijakan institusi TNI.

“Demokrasi dan kebangsaan kita membutuhkan TNI yang disiplin, tertib, bukan TNI yang suka ‘bermain-main’ dan berpotensi merusak demokrasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kunci utama mendisiplinkan TNI ada pada tangan Presiden Joko Widodo sebagai panglima tertinggi. Dalam situasi semacam ini, Jokowi tidak perlu bertaruh dengan tindakan-tindakan TNI yang justru kontraproduktif dengan agenda kepresidenan, meski tampak kecil di permukaan.

“Langkah terdekat, Jokowi mesti melakukan evaluasi dan meminta pertanggungjawaban komprehensif atas program bela negara yang hampir 2 tahun dijalankan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI, yang dibiayai dengan uang negara, pajak rakyat, tapi belum tampak ada output yang jelas,” imbuh dia.

 

Penulis  : Yustinus Paat/WBP
Editor     : Athen
Sumber : BeritaSatu.com
Baca Juga :  Ahok-Djarot 'WO', Ketua KPU DKI minta maaf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here