MORAL-POLITIK.COM : Pekerjaan fisik proyek pembangunan tiga Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kota Kupang belum kelar hingga kini, medorong Ketua DPRD Kota Kupang Yeskial Loudoe bertanya-tanya.

Pasalnya, hingga memasuki pertengahan bulan Januari 2017, pekerjaan ketiga rumah jabatan belum selesai, padahal pekerjaan itu dianggarakan pada tahun 2016 lalu. Diduga kontraktor yang mengerjakan pekerjaan rujab pimpinan DPRD tidak memiliki modal.

“Saya pikir pola sistem tender ini secara pribadi harus kembali seperti dulu diserahkan ke dinas masing-masing,tidak lagi gunakan LPSE, karena secara nyata pekerjaan pembangunan rumah jabatan tiga pimpinan dewan ini dikerjakan oleh kontraktor dari Kabupaten Malaka, yang menurut saya tidak mempunyai modal,” ujar Yeskial Loudoe kepada wartawan di Kota Kupang, Rabu (18/1/2017) siang.

Menurutnya, jika pelelangan menggunakan LPSE, kontraktor dari mana saja mengikuti tender. Namun yang menjadi kendala banyak kontraktor dari luar hanya mampu menyiapkan dokumen penawaran secara baik. Tetapi secara finansial belum tentu mereka memiliki modal yang baik, sehingga sistem pelelangan melalui LPSE sebaiknya ditiadakan dan dikembalikan saja ke masing-masing dinas.

“Memang sistem LPSE dimaksudkan untuk menghindari praktek kolusi dan nepotisme dalam sistem pelelangan, tetapi paling kurang harus diketahui uang di rekening dan peralatanya, apakakah lengkap atau tidak. Kalu kontraktor hanya mampu siapkan administrasi tapi tidak bermodal ya sama saja. Kalau sistem pelelangan LPSE masih diterapkan, sebaiknya pihak pemilik pekerjaan harus meneliti lebih jauh kontraktor pemenang tender.

Selain pekerjaan rujab pimpinan DPRD, Loudoe mencontohkan, soal pekerjaan rehab Gedung DPRD Kota Kupang.
Pekerjaan hanya plafon dan perbaikan sejumlah kaca dan jendela, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 285 juta, belum tuntas dikerjakan. Parahnya lagi perbaikan dalam gedung DPRD diberi adendum selam 50 hari. Padahal menurutnya, adendum hanya bisa diberikan kepada pekerjaan yang terkendala, musibah yang di luar kendali manusia (force major).

Baca Juga :  Andreas Agas konsolidasi PAN di Manggarai Timur, pergi kemana?

“Lagi-lagi penyebabnya karena kontraktor yang tidak bermodal. Sudah tidak bermodal, mereka juga (Kontraktor, Red) juga memenangkan ternder proyek hampir di seantero Pulau Timor sehingga banyak pekerjaan mereka yang terbengkalai. Hal ini disebabkan oleh sistem pelelangan LPSE,” pungkas dia.

 

Penulis : Nyongki

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here