ilustrasi. (merdeka.com/moral-politik.com)

 

MORAL-POLITIK.COM – DPRD Kota Kupang kembali berdinamika, begitu dibukanya pengisian kembali Alat Kelengkapan dewan (AKD), usai masa jabatan dua setengah tahun.

Pantauan langsung moral-politik.com di gedung DPRD Kota Kupang, Senin (28/2/2017), berbagai spekulasi bermunculan terkait pimpinan empat komisi di DPRD Kota Kupang.

Dari delapan fraksi di DPRD Kota Kupang, sesuai kesepakatan lewat musyawarah delapan Fraksi, empat Fraksi sudah mendapat jatah memimpin empat Komisi sejak tahun 2014 lalu. Empat Fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar untuk Komisi I, PDIP untuk Komisi III, Hanura untuk Komisi II, dan PAN untuk Komisi 4.

Sedangkan empat Fraksi lainnya seperti Nasdem, Demokrat, Gerindra, dan Fraksi Kebangkitan Indonesia (PKB, PKPI) juga mempunyai ambisi untuk memimpin AKD DPRD Kota Kupang.

Berbagai desas desus beredar bahwa empat Fraksi yang belum mendapat jatah pimpinan Komisi telah menyodorkan nama-nama untuk pimpinan Komisi. Fraksi Nasdem menyodorkan nama Padron Paulus untuk Komisi I, Herry Dahi Kadja dari Fraksi Demokrat untuk Komisi II. Untuk Komisi II Fraksi Gerindra menyodorkan Merry Salow, dan Fraksi Kebangkitan Indonesia.

Namun sepertinya Fraksi-fraksi besar yakni PDIP, yang menempatkan Kamilus G. Tokan sebagai pimpinan Komisi III, Hanura menempatkan Melkianus Bale, Komisi II Golkar yaitu Zeyto Ratuarat, Komisi I dan Fraksi PAN yang bergabung dengan PPP menempatkan Livingstone Ratukadja sebagai pimpinan Komisi IV, enggan melepas jabatan pimpinan Komisi kepada empat fraksi tersisa.

Keempat Fraksi itu mau agar semua Fraksi kembali berembuk dan bermusyawarah untuk kembali menentukan pimpinan Komisi, dan mereka tidak mau adanya sistem rotasi kepada empat Fraksi yang belum mendapat jatah pimpinan Komisi.

Ketua Fraksi Hanura Melkianus Balle mengaku, dirinya tidak pernah tahu ada kesepakatan soal rotasi pimpinan Komisi. Dirinya hanya tahu bahwa tiap dua setengah tahun ada musyawarah ulang untuk menentukan pimpinan Komisi, namun dirinya tidak tahu soal kesepakatan rotasi pimpinan Komisi kepada empat Fraksi yang belum mendapat jatah pimpinan Komisi.

“Kalau soal rotasi saya tidak tahu. Saya tetap menginginkan adanya musyawarah ulang soal pimpinan Komisi,” katanya.

Sementara itu Ketua Fraksi PDIP Adrianus Talli juga mengaku tidak ada kesepakatan soal rotasi pimpinan Komisi kepada empat Fraksi yang belum mendapat jatah pimpinan Komisi. Dirinya hanya tahu bahwa penentuan pimpinan Komisi berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sedangkan kalau dalam musyawarah tidak kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan voting dari semua Fraksi untuk menentukan pimpinan Komisi.

Berbeda dengan Pernyataan dari pimpinan Fraksi Hanura dan PDIP, Ketua Fraksi Gerindra Merry Salow mengaku, dalam musyawarah penentuan pimpinan Komisi pada tahun 2014 lalu, Fraksi Gerindra sepakat untuk tidak berpolemik soal pimpinan Komisi, karena ada kesepakatan soal rotasi pimpinan Komisi kepada empat Fraksi yang belum mendapat jatah pimpinan Komisi.

Kesepakatan itu dilakukan oleh semua Fraksi dan kala itu Fraksi Gerindra sangat setuju. Selain kata dia, Fraksi Gerindra juga tidak menginginkan adanya voting untuk pemilihan Ketua Komisi karena sudah ada kesepakatan, dirinya sangat mengharapkan agar penentuan pimpinan Komisi dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.

“Fraksi Gerindra sudah menyiapkan pimpinan komisi untuk AKD dimasa jabatan tersisa. Kami berharap semua Fraksi taat akan kesepakatan yang telah dibuat,” pungkas dia.

 

Penulis: Nyongki