Home / Populer / Demokrat: BIN mirip timses soal keterangan penyadapan

Demokrat: BIN mirip timses soal keterangan penyadapan

Roy Suryo. ©2017 Merdeka.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Pengakuan Presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi korban penyadapan membuat hubungan dengan pemerintah saat ini memanas.

Pengakuan SBY menjadi korban penyadapan berawal dari tudingan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan kuasa hukumnya soal adanya percakapan via telepon antara SBY dan Ketua MUI Maruf Amin dalam sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama pertengan pekan kemarin.

SBY menegaskan penyadapan demi kepentingan politik adalah tindakan ilegal. Sebab, sudah pasti penyadapan dilakukan tanpa izin pengadilan. Dia menyebut penyadapan ini artinya dilakukan demi kepentingan politik. Ketua Umum Partai Demokrat ini pun mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus penyadapan terhadapnya.

Sayang permintaan SBY ini ditanggapi enteng oleh Jokowi. Jokowi tak ingin materi sidang Ahok itu diarahkan kepada dirinya.

Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) menyatakan isu penyadapan terhadap SBY dan Ma’ruf Amin yang disebutkan Ahok bersama kuasa hukumnya tak secara gamblang mempertegas apakah dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung atau percakapan telepon yang diperoleh melalui penyadapan. Sehingga, BIN menegaskan hal tersebut menjadi tanggungjawab Ahok dan penasihat hukumnya.

“Informasi tersebut menjadi tanggungjawab saudara Basuki Tjahaja Purnama dan penasihat hukum yang telah disampaikan kepada majelis hakim dalam proses persidangan tersebut,” kata Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (2/2).

Dia juga mengatakan, Ahok telah mengklarifikasi bahwa informasi tersebut diperolehnya dari berita sebuah media online yakni liputan6.com, edisi 7 Oktober 2016.

Dia menegaskan, berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, BIN merupakan elemen utama dalam sistem keamanan nasional untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan NKRI. Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, kata dia, BIN diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundan-undangan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM.

Baca Juga :  Tellendmark Daud : Semoga pejabat baru dilantik paham Tupoksinya

“Namun penyadapan yang dilakukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan fungsi intelijen dalam rangka menjaga keselamatan, keutuhan dan kedaulatan NKRI yang hasilnya tidak untuk dipublikasikan apalagi diberikan kepada pihak tertentu,” katanya.

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button