MORAL-POLITIK.COM : Keputusan Kementerian Dalam Negeri untuk kembali mengaktifkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta menuai polemik serta pro dan kontra.

Oleh sebab itu, Mendagri Tjahjo Kumolo akan menyampaikan polemik ini ke Mahkamah Agung (MA).

Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya hendak menginventarisir semua masalah dalam status Ahok ini. Dia menghargai semua pendapat berbagai pihak.

“Kami hargai semua pendapat, kami rencanakan untuk paling lambat besok pagi menyampaikan ke MA,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/2/2017).

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan kepala daerah yang didakwa dengan ancaman hukuman lima tahun harus diberhentikan. Sedangkan Ahok didakwa dengan dua pasal secara alternatif. Pasal utama memiliki ancaman hukuman empat tahun, sedangkan pasal alternatifnya memiliki ancaman lima tahun. Persolan pasal alternatif inilah yang menjadi polemik.

Tjahjo sendiri menerima pendapat para pakar hukum hingga anggota DPR. Oleh sebab itu, secepatnya Kemendagri akan menemui MA.

Baca Juga :  Bantuan RTLH di Desa Golo Meleng tidak adil