Home / Populer / Prof Hibnu bicara soal pemberhentian sementara Ahok

Prof Hibnu bicara soal pemberhentian sementara Ahok

Profesor Hibnu Nugroho (Andi Saputra/detikcom)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta, setelah masa cuti kampanyenya habis.

Terkait status terdakwa Ahok yang disandang bersamaan dengan status gubernur, menurut ahli pidana Prof Hibnu Nugroho, maka status gubernur Ahok akan tergantung tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) nantinya.

Pengaktifan kembali Ahok menjadi gubernur itu disoal terkait tafsir Pasal 83 ayat 1 UU 23/2004 tentang Pemda yang mengatur kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden karena salah satunya melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Di sisi lain, Ahok didakwa dengan dua pasal yaitu Pasal 156 KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun penjara atau Pasal 156a KUHP dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

“Saya mencoba memahami pemikran Kemendagri. Terhadap pemikiran tersebut lebih ditafsirkan tidak pada ancaman hukuman, tapi lebih mengarah pada tuntutan JPU. Saya ini suatu perkembangan dinamika hukum di Indonesia,” ujar Prof Hibnu saat berbincang dengan detikcom, Senin (13/2/2017).

Pasal 83 ayat 1 UU Pemda membuka peluang tafsir kepada para ahli hukum dalam menerapkannya. Menurut Prof Hibnu, tafsir itu bisa ditafsirkan meluas atau menyempit, dan keduanya sah-sah saja.

“Dalam ilmu hukum dikenal banyak interprestasi. Ada interpretasi gramatikal, interpretasi restriktif, interpresasi restruktif yang membatasi atau mempersempit maksud suatu pasal. Dalam hal ini Kemendagri memastikannya dengan tuntutan JPU,” ujar guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto itu.

Baca Juga :  Presiden Joko Widodo "cukup rileks" di Kota Kupang

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button