Home / Sport / Tak diundang kala Ketua MPR berkunjung, Komisi IV meradang…

Tak diundang kala Ketua MPR berkunjung, Komisi IV meradang…

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyerahkan plakat kepada Ketua DPD UNTAS Provinsi NTT Eurico Guterres, di Hotel Ima, Kota kupang, Selasa (31/1/2017) siang. (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM : Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang Ewalda Taek mempertanyakan kemitraan yang dibangun oleh Dinas Sosial Kota Kupang dengan Komisi IV sebagai mitra kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kupang.

Kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (1/2/2017) Ewalda mengatakan, Komisi IV sebagai mitra kerja dari Dinas Sosial seharusnya dilibatkan dalam kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia Zulkifli Hasan, dan Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher ke Dinsos Kota Kupang pada hari Selasa (31/1/2017) kemarin.

Terlebih, katanya, kedatangan kedua pejabat negara tersebut untuk melakukan penyerahan bantuan sosial non-tunai Program Keluarga Harapan (PKH) yang juga merupakan bagian dari pengawasan Komisi IV.

Menurutnya, sebagai anggota Komisi IV dirinya tidak akan mempersoalkan jika kegiatan yang dilakukan kemarin merupakan kegiatan internal dalam Dinsos Kota. Namun, karena kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan masyarakat Kota Kupang maka sebagai wakil rakyat dirinya merasa perlu mengetahui secara jelas program-program yang diluncurkan oleh pemerintah kepada masyarakat agar ketika masyarakat menanyakan mengenai program-program tersebut, DPRD sebagai wakil rakyat bisa memberi penjelasan terkait sasaran dan tujuan dari program itu.

Dinsos Kota Kupang, tambahnya, jangan hanya bermitra dengan Komisi IV DPRD Kota Kupang ketika sidang di DPRD dilaksanakan, terlebih jika ada usulan-usulan menyangkut dana program yang akan dikelola oleh Dinsos Kota Kupang. Kemudian melupakan kemitraan yang terjalin jika Komisi IV dan DPRD Kota Kupang sudah menyetujui usulan dana tersebut.

Dirinya mengaku. dengan tidak dilibatkannya Komisi IV pada kegiatan penyerahan bantuan sosial non-tunai PKH tersebut, kini Komisi IV tidak bisa memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait program tersebut kepada masyarakat Kota Kupang, karena Komisi IV tidak mengetahui secara jelas terkait program bantuan itu.

Baca Juga :  Sampah di Kota Ba’a ‘bertamu’ di rumah warga

 

Penulis : Nyongki

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button