Home / Populer / Arist Sirait: Gubernur DKI Jakarta terpilih wajib peduli anak

Arist Sirait: Gubernur DKI Jakarta terpilih wajib peduli anak

Arist Merdeka Sirait.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POITIK.COM: Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) mewanti-wanti Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih.

“Sebagai pelaksana tugas dan fungsi keorganisasian dari Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Pusat yang memberikan pelayananan dan advokadi di bidang promosi, pemenuhan dan perlindungan anak di Indonesia, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih agar mewujudkan DKI Jakarta sebagai Kota Megapolitan yang sungguh-sungguh ramah dan nyaman bagi anak, dan bukan retorika politik dan lauk janji-janji,” kata Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak) Arist Merdeka Sirait, melalui pesan Whasap yang diterima moral-politik.com di Kota Maumere, Kabupaten Sikka, Minggu (23/4/2017) siang.

Menurut Sirait, DKI Jakarta sebagai Kota Mega Metropolitan yang paling tertinggi diantara 34 kota provinsi, ditemukan angka pelanggaran hak anak (darurat pelanggaran hak anak), seperti eksploitasi anak sebagai anak jalanan untuk tujuan ekonomi, perdagangan untuk seksual komersial anak, penculikan anak untuk tujuan adopsi ilegal dan tebusan, penganiayaan, penelantaran, kekerasan seksual, bahkan diskriminasi atau perlakuan salah lainnya.

Lanjutnya, Komnas Anak sebagai lembaga representasi perlindungan anak di Indonesia, mengharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta di masa depan harus mampu menunjukkan indikator keberhasilan yang dapat diukur dalam memberikan perlindungan anak seperti hak sipil anak untuk mendapatkan akta lahir, terkuranginya jumlah anak jalanan yang terpaksa hidup dan bekerja di jalanan, terbebasnya anak dari penggunaan dan sebagai kurir Narkoba, terkuranginya anak putus sekolah, dan terlindunginya anak yang hidup di daerah kumuh (slump area), serta terlindunginya anak berkebutuhan khusus.

“DKI Jakarta yang oleh Presiden Republik Indonesia sejak Juli 2015 telah dinyatakan sebagai Kota Layak Anak (KLA) sejak Juli 2015, tidak ada alasan bagi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsinya di masa kepemimpinannya menjadi ujian, apakah peduli dan berpihak pada anak atau justru sebaliknya abai terhadap hak anak, dan lebih fokus pada kerja-kerja menjawab kepentingan politik, dan ekonomi kelompok tertentu, dan atau lebih fokus menyusun rencana strategi peristiwa politik di tahun 2019,” tegasnya.

Baca Juga :  Syarief Hasan ungkap SBY tagih progres visi poros maritim Jokowi

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button