Home / Populer / Melchias Markus Mekeng Bersumpah tidak menikmati dana korupsi e-KTP

Melchias Markus Mekeng Bersumpah tidak menikmati dana korupsi e-KTP

Melchias Markus Mekeng. (foto: netralnews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Melchias Markus Mekeng mengatakan bahwa dirinya disebut mendapat kucuran dana dari korupsi e-KTP melalui surat dakwaan pengadilan.

Atas tudingan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman, Mekeng menyampaikan bantahannya bahwa ia tidak pernah menerima satu rupiah pun uang korupsi e-KTP.

Mekeng mengatakan, ia diangkat dan dilantik sebagai ketua badan anggaran (Banggar) DPR RI pada tanggal 19 Juli 2010, sedangkan jabatannya sebelumnya adalah wakil ketua Komisi XI DPR RI. Jadi, pada pembahasan anggaran menyangkut proyek e-KTP dirinya tidak mengetahui sama sekali, karena sejak penyusunan pagu indikatif sampai penetapan pagu sementara yang merupakan kesempatan pembahasan antara DPR dan Pemerintah, dirinya masih menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR RI, dimana bukan menjadi domain kewenangan Komisi XI untuk membahas anggaran proyek e-KTP.

Artinya proyek e-KTP memang tidak pernah dibahas di komisi XI karena bukan bidangnya.

“Hendaknya dipahami bahwa proyek e-KTP merupakan usulan pemerintah yang anggarannya dibahas dan diputuskan secara bersama-sama oleh Kemendagri dan Komisi II DPR RI yang merupakan pasangan mitra kerjanya. Fakta mengenai pembahasan e-KTP oleh pemerintah dengan komisi II DPR RI telah terkonfirmasi melalui pernyataan saudara Gamawan Fausi, mantan Menteri Dalam Negeri era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono,” tegas Melky ketika ditemui moral-politik.com di sela-sela acara reses Anggota DPR RI di Aula SCC Maumere, Jumat (28/4/2017).

Anggota DPR RI ini menuturkan, tudingan korupsi yang dilontarkan kepadanya, bukan baru terjadi kali ini saja yakni terkait kasus e-KTP. Beberapa waktu sebelumnya, dirinya juga dituding terlibat dalam kasus Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) sampai sekarang ini tidak pernah terbukti.

Baca Juga :  Pukat berharap PDI-P Klarifikasi soal Pernyataan Hasto

Sebagai mantan ketua banggar DPR RI yang berada dalam pusaran karut marutnya fenomena korupsi di negeri ini, maka dirinya memahami semua tudingan tersebut sebagai konsekuensi logis dari jabatan yang dirinya emban, yang memang mungkin berada pada tempat dan waktu yang kurang tepat.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button