MORAL-POITIK.COM: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan menggelar sidang pertama gugatan terhadap Presiden Joko Widodo.

Gelaran sidang di PTUN tersebut terkait dengan permohonan penghentian status Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Rabu.

Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mengatakan pihaknya adalah yang mengajukan permohonan gugatan itu ke PTUN. Pada Maret lalu, pihaknya mengirimkan surat kepada Presiden agar segera menonaktifkan Ahok karena sudah menjadi terdakwa sejak Desember 2016.

“Kami menggugat terkait dengan tidak dicopotnya Ahok dari jabatannya. Surat kami sudah sampaikan ke Presiden pada Maret lalu,” kata Usamah ketika CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).

Dia menuturkan Parmusi sudah mendapatkan surat panggilan dari PTUN terkait dengan sidang pertama pada Rabu (26/4). Rencananya, sidang akan digelar pada jam 10.00 WIB.

Usamah mengatakan sudah ada yurisprudensi terkait dengan pencopotan gubernur ketika seseorang berstatus sebagai terdakwa. Mereka di antaranya adalah Ratu Atut (gubernur Banten) atau Gatot Pujo Nugroho (gubernur Sumatera Utara).

Usamah menuturkan dalam Undang Undang Nomor 24/2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang penghentian kepala daerah saat memperoleh status terdakwa.

Pada Pasal 83 ayat 1 dinyatakan bahwa kepala daerah dapat diberhentikan sementara tanpa usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun.

Baca Juga :  "BBM Memiskinkan Masyarakat itu Mitos?"