MORAL-POLITIK.COM: Komisi III DPR RI mewacanakan pengguliran hak angket DPR terhadap mitra kerjanya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ini terkait dengan permintaan Komisi III membuka rekaman pemeriksaan tersangka kasus e-KTP yang juga mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S. Haryani yang mengaku mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

“Setiap kesaksian pasti direkam. Apakah pernyataan Miryam yang menyebut nama kami terekam? Kalau ada kami minta. Karena ini juga jadi bahan kami untuk melakukan tindakan hukum bagi yang menyebut nama kami. Tapi kalau tidak ada dalam rekaman, maka ini bisa dikatakan mengada-ada,” kata Ketua Komisi III Bambang Soesatyo dalam rapat kerja Komisi III dengan KPK, di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, Selasa (18/4/2017) malam.

Ditambahkan Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, bukti rekaman KPK akan mempertegas bahwa pernyataan tersebut benar diungkapkan Miryam.

Namun jika rekaman tersebut tidak ada maka tudingan tersebut bukan merupakan alat bukti dan menjadi bagian dari pembusukan institusi DPR.

“Hak angket lebih tinggi dari hak tanya. Kami pakai instrumen paksa supaya KPK membuka itu,” kata Wakil Ketua DPR, Benny K Harman yang memimpin rapat saat itu.

Baca Juga :  Ini ketidak adilan 'Jakarta' terhadap provinsi lainnya