Home / News NTT / Daniel Hurek: Misi Jonas-Herman bukan turun tapi naik…

Daniel Hurek: Misi Jonas-Herman bukan turun tapi naik…

Ketua Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia Daniel Hurek. (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: DPRD Kota Kupang mengkritisi beberapa misi Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang pada masa kepemimpinan Walikota Jonas Salean dan Wakil Walikota Hermanus Man.

“Beberapa misi Pemkot Kupang yang hingga akhir masa jabatan belum mencapai target sebagaimana diharapakan bersama,” kata Ketua Fraksi Gabungan Kebangkitan Indonesia Daniel Hurek kepada wartawan, usai sidang penyampaian laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2016, dan laporan pertanggungjawaban masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota selama lima tahun oleh Pemkot Kupang pada sidang I DPRD Kota Kupang di ruang Fraksi PKB Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (8/5/2017).

Menurut Hurek, yang masih tidak sesuai dengan target dan mencolok bagi dewan adalah misi partama yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dan penurunan angka kemiskinan. Hingga akhir masa jabatan dari target 4, 27 persen di tahun 2012 harus bisa turun menjadi 1, 86 persen, dan ternyata bukan menurun malah bertambah.

“Penganguran di Kota Kupang terjadi peningkatan di tahun 2014 pada angka 6, 36 persen. Hal ini sesuai dugaan saya anggaran yang dialokasikan untuk bidang ekonomi pada belanja langsung beberapa waktu tahun terakhir belum mencapai 4 persen, namun hanya berkisar 3,4 persen dari total belanja APBD pada bidang ekonomi,” lanjut Hurek, pada hal misi Pemkot Kupang tahun 2013-2017 yang nomor satu adalah ekonomi.

Sementara pada bidang kesehatan yakni pada penanganan gizi buruk yang ditargetkan 0 persen, namun angka gizi buruk bukannya menurun, malah meningkat mencapai 2,2 persen. Sehingga hal ini dinilai adanya kemunduran, Karena sesuai angka kasusnya ada 252 kasus gizi buruk, pada sesuai target pemerintah adalah 0 persen pada tahun 2016 sesuai RPMJD Kota Kupang.

“Sedangkan untuk target penyelenggaraan pemerintah melalui pelayanan publik sesuai terget pemerintah untuk mencapai pengelolaan manajemen keuangan adalah WTP, namun sampai saat ini masih ada pada WDP. Faktor ini dikarenakan dalam pengelolaan aset belum sesuai standar sehingga belum mencapai 100 persen, karena hasil pemeriksaan BPK aset yang belum diketahui kebenarannya ada Rp. 1 triliun lebih. Untuk itu diharapkan pemerintahan yang baru nantinya dapat mencapai WTP dengan mampu mengelolah aset secara baik,” jelas Hurek.

Baca Juga :  Kisah Menghindarnya Benny Sain & Yusuf Made dari Panggilan Penyidik...

 

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button