Home / News NTT / Gubernur Frans tolak Ormas Radikal masuk NTT

Gubernur Frans tolak Ormas Radikal masuk NTT

Gubernur NTT Frans Lebu Raya (kanan sedang berdiri). foto: semard dju/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara tegas menolak keberadaan organisasi masyarakat (ormas) yang ingin mengganti ideologi Pancasila atau merusak budaya bangsa.

“Sama seperti kita melarang ideologi PKI di jaman penjajahan dunia, kita pun semestinya tidak boleh membiarkan ormas-ormas radikal bertumbuh dan berkembang di daerah tercinta ini,” kata Gubernur NTT Frans Lebu Raya saat diwawancarai wartawan setelah acara Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah Pergantian Anggota DPRD Antar Waktu (PAW) Sisa Masa Bhakti 2014-2019 di Gedung terhormat DPRD, Senin (8/5/2017).

Menurut Gubernur Frans, salah satu ormas radikal yang diduga sudah ada di NTT adalah HTI (Hizbulah Thahrir Indonesia).

“Pemerintah Provinsi sudah secara tegas menolak kehadiran organisasi seperti ini. Kita akan bersama Forkompinda Provinsi NTT akan mengadakan rapat di Labuan Bajo, untuk membahas hal tersebut dan mengambil sikap tegas dalam bentuk peryataan tertulis, yang menjadi pegangan bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat NTT,” katanya lagi.

Lebih lanjut, ujar Gubernur, Pancasila adalah konsesus nasional yang sudah final dan tak boleh diotak-atik lagi.

“Pancasila sudah dihayati sebagai ideologi negara selama 72 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, Pancasila terbukti sangat ampuh mempersatukan masyarakat yang beraneka ragam baik itu suku, ras dan agamanya. Sebagai daerah lahirnya Pancasila, masyarakat NTT harus menjadi garda terdepan untuk terus memperjuangkan tegaknya ideologi ini. Kita akan mendesak Pemerintah Pusat untuk mengambil dan menindak tegas ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila,” pungkas Gubernur Frans.

 

Penulis: Semard Dju
Baca Juga :  BPJS Kesehatan dan Pemkot Kupang jalin kerjasama

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button