Home / News NTT / Hermanus Man akui ada perubahan usulan ranperda

Hermanus Man akui ada perubahan usulan ranperda

Calon Walikota Kupang Jefri Riwu Kore dan Wakil Walikota Hermanus Man (FirmanMu). foto: penanusantara.com/moral-politik.com.

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Wakil Walikota Kupang Hermanus Man mengaku, dalam sidang I DPRD Kota Kupang, pemerintah telah mengusulkan lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Kelima ranperda itu untuk dibahas bersama guna selanjutnya ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Namun dari lima ranperda yang diajukan, ada ranperda dari dinas perhubungan yang terpaksa diganti dengan ranperda lain, tapi dari dinas yang sama, karena naskah akademiknya belum disiapkan.

“Kelima ranperda yang disetujui untuk dibahas tersebut antara lain, ranperda tentang uji kelayakan jalan bagi kendaraan, ranperda tentang ketenagakerjaan, ranperda tentang penyertaan modal, ranperda tentang kearsipan, dan revisi perda tentang Organisasi Perangkat Daerah, (OPD) tahun 2016,” katanya.

Menurut Hermanus, dalam pengusulan lima ranperda tersebut, salah satu ranperda yang seharusnya dibahas adalah ranperda tentang pengelolaan dan penataan parkiran di Kota Kupang. Namun, akibat belum adanya naskah akademis yang disiapkan untuk ranperda tersebut, maka pemerintah menggantikannya dengan ranperda tentang perpanjangan kir mobil, atau uji kelayakan jalan bagi kendaraan.

“Ketidaksiapan naskah akademis untuk ranperda pengelolaan dan penataan parkiran juga telah menyebabkan adanya penolakan pembahasan oleh DPRD Kota Kupang untuk ranperda tersebut. Sebab, telaah naskah akademis dinilai merupakan syarat terpenting dalam penyusunan suatu ranperda, sehingga pemerintah berinisiatif mengganti.

Herman juga mengakui bahwa pergantian ranperda yang diusulkan pemerintah menuai protes dari badan legislasi DPRD Kota Kupang. Tetapi pemerintah coba mengusulkan saja dan kalau DPRD mau membahasnya, pemerintah sangat bersyukur.

“Memang semula ranperda pengelolaan parkiran yang diusulkan dan sudah masuk dalam prolegda, dan sudah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) untuk dibahas. Namun karena dinas terkait belum menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk pengajuan ranperda tersebut, terpaksa pemerintah mengusulkan ranperda lain. Mudah-mudahan DPRD siap membahasnya,” pungkas dia.

Baca Juga :  Kesepuluh Kalinya GP Anshor Kawal Pawai Kemengan Paskah di NTT

 

Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button