MORAL-POLITIK.COM: Kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Teguh Samudera, menjelaskan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dalam kasus dugaan penodaan agama.

Kemungkinan tersebut berkaitan dengan sikap jaksa penuntut umum yang tetap mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

“Kemungkinan yang terjadi, permohonan banding jaksa diterima maka putusan hakim akan dibatalkan,” kata Teguh saat dihubungi Kompas.com, Rabu (24/5/2017).

Sebelumnya, jaksa menyatakan Ahok bersalah dan melanggar Pasal 156 KUHP tentang permusuhan terhadap suatu kelompok. Ahok juga dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun.

Namun, hakim kemudian memutus Ahok bersalah dan melanggar Pasal 156a KUHP tentang penodaan terhadap agama dan dihukum dua tahun penjara. Putusan hakim ini yang kemudian ditanggapi dengan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kemungkinan kedua, majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili kembali perkara Ahok bisa menyatakan Ahok bersalah dan melanggar Pasal 156 KUHP seperti yang dituntut jaksa.

Sedangkan kemungkinan ketiga, majelis Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding jaksa dan menyatakan kasus Ahok berkekuatan hukum tetap. Teguh memandang, sikap jaksa tetap mengajukan banding karena putusan hakim berbeda dengan tuntutan mereka.

Baca Juga :  Agus Yudhoyono: Jakarta perlu 'Road Map' Pembangunan