Home / Populer / Ketika KPK akan panggil Megawati soal BLBI Rp3,7 Triliun

Ketika KPK akan panggil Megawati soal BLBI Rp3,7 Triliun

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta publik memahami perbedaan makna pembuatan dan pelaksanaan kebijakan presiden.

Jokowi menuturkan hal itu menanggapi perkara dugaan korupsi pada penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Instruksi presiden itu adalah sebuah kebijakan. Itu untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Pelaksanaan itu wilayah yang berbeda,” ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu (26/4/2017).

Lebih dari itu, Jokowi enggan mengomentari dugaan korupsi yang terjadi belasan tahun lalu itu. Ia meminta pers mengkonfirmasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri kepada KPK.

Pada Desember 2002, Megawati Soekarnoputri menerbitkan Instruksi Presiden 8/2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajiban atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajiban berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Berlandaskan Inpres tersebut, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Sjafruddin Temenggung mengeluarkan SKL untuk Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) pada April 2004.

Baca Juga :  Polling Terbaru: Hillary Clinton Ungguli Donald Trump

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button