Home / News NTT / Petrus Selestinus: Pemerintah segera bubarkan Ormas-ormas Radikal !

Petrus Selestinus: Pemerintah segera bubarkan Ormas-ormas Radikal !

Petrus Selestinus. (foto: netralnews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Kehadiran Ormas-ormas radikal dalam kancah politik Indonesia mengundang kesal dari banyak pihak.

Koordinator TPDI dan Advokat Peradi Petrus Selestinus meminta Pemerintah harus segera bubarkan dan meminta pertangungjawaban secara pidana Ormas-ormas radikal sebelum rakyat bertindak sendiri.

Menurutnya, rencana pemerintah, Cq. Menkopolhukam akan membubarkan Ormas Radikal atau Intoleran, tidak akan berhasil menghentikan aktivitas kelompok masyarakat yang selama ini bernaung di bawah Ormas-ormas intoleran dan radikal seperti HTI, FPI dan lain-lain, karena pembubaran Ormas-ormas intoleran itu selama ini hanya wacana, dan wacana itu sekarang terdengar lagi yaitu sedang dirancang oleh Menkopolhukam.

Lanjutnya, kalau saja pemerintah benar-benar ingin menenegakan hukum, yaitu membubarkan Ormas-ormas intoleran, maka hal itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena Ormas-ormas itu hanya akan mengganti bajunya saja, sementara orang-orangnya tetap akan eksis melakukan aktivitas intoleran dengan kemasan yang baru.

“Langkah tepat yang harus dilakukan pemerintah adalah kedepankan penindakan secara hukum pidana dengan mempidanakan atau meminta pertanggungjawaban secara pidana pimpinan dan anggota Ormas yang akan terkena pembubaran dimaksud, sebab suburnya Ormas-ormas radikal dan intoleran ini karena pemerintah abaikan tanggungjawabnya dan gamang untuk menindak mereka,” tegas Ketua TPDI Petrus Selestinus melalui pesan whatsapp yang diterima media ini di Maumere, Minggu (7/5/2017).

Putra Maumere ini menambahkan, kesalahan pemerintah selama ini adalah terlalu fokus pada program-program pemenuhan HAM kepada masyarakat, sementara kampanye tentang pembatasan HAM seseorang untuk melindungi HAM orang lain yang dijamin secara berimbang di dalam Undang-undang jarang dikampanyekan atau disoisialisasikan

Salah satu cara dalam mewujudkan penggunaan HAM tanpa melanggar HAM orang lain itulah, tambahnya, maka lahirlah UU No. 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas, namun apa yang terjadi dengan kedua UU ini?

Baca Juga :  Bara JP NTT galang petisi dukung Ahok-Djarot

Dalam praktek, yakin dia, kedua UU ini hanya menjadi pajangan di dalam etalase, terutama implementasinya untuk melakukan penindakan nyaris tak terdengar, bahkan pemerintah seperti gamang untuk bertindak.

Petrus Selestinus menjelaskan, jika pada saat ini Menkpolhukam berwacana membubarkan Ormas-ormas radikal dan intoleran, maka pertanyaannya mengapa baru sekarang dan mengapa baru wacana?

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button