Home / News NTT / Sewa alat berat disoroti DPRD Kota Kupang

Sewa alat berat disoroti DPRD Kota Kupang

ilustrasi alat berat. (foto: tribunnews.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: DPRD Kota Kupang merasa heran karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Sewa Alat Bera  pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) tahun 2016 hanya Rp. 71 juta.

Keheranan itu semakin bertambah karena dari Rp. 71 juta tersebut, baru Rp. 9,5 juta yang dilunasi, sedangkan Rp. 60 juta lebih masih merupakan tunggakan.

“Dalam tanggapan Walikota Kupang terhadap Pemandangan Umum dari sejumlah Fraksi DPRD, hanya disebutkan pendapatan sebesar Rp. 71 juta, dan baru Rp. 9 juta yang masuk dalam PAD,” kata Anggota Fraksi Gerindra Meery Salow kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Kupang,

Menurutnya,, sesuai Peraturan Walikota Kupang Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pelayanan Jasa Pengujian dan Peralatan, terdapat dua unit Three Wheel Roller dengan biaya sewa perhari sebesar Rp, 750.000. Sedangkan Exavator satu unit harga sewa tidak masuk dalam Perda dan tak dijelaskan besarannya. Tandem Roller, satu unit biaya sewa belum masuk dalam perda, sehingga tak diuaraikan.

Selain itu, katanya, terdapat satu unit dump truk disewakan Rp, 250.000 perhari, Alphomine Truck satu unit biaya sewa perhari Rp. 1 juta, satu Wheel Loader satu unit Rp, 850.000, dan Baby Roller 1 unit dengan biaya sewa perhari Rp. 300.000. Namun kesemua alat itu mengalami kerusakan.

Menurutnya, berdasarkan informasi yang didapat, alat-alat yang masih baik dan disewakan kepada pihak ketiga, berjalan lancar. Bahkan alat-alat yang disewakan terus berpindah tangan dari penyewa yang satu kepada penyewa yang lain, tetapi pendapatannya sangat kecil.

Oleh karena itu, Meery meminta agar dinas terkait lebih transparan soal penyewaan alat berat yang ada pada Dinas PUPR.

Baca Juga :  Nicky Uly: Fraksi-fraksi ingat kesepakatan rotasi...

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button