Home / News NTT / Jerry Pingak: Penyewaan alat berat untuk kerjakan proyek sendiri?

Jerry Pingak: Penyewaan alat berat untuk kerjakan proyek sendiri?

Jerry Anton Pingak. (foto: nyongki/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Anggota Banggar DPRD Kota Kupang Jerry Anton Pingak menyoroti penyewaan sejumlah alat berat milik Pemerintah Kota Kupang.

“Saya sangat menyesalkan sikap dari pihak Bina Marga yang menyewakan alat berat bukan kepada pihak ketiga tetapi malah disewakan kepada staf sendiri,” katanya ketika dilangsungkan Sidang Banggar DPRD Kota Kupang dipimpin oleh Wakil Ketua I Kristian Baitanu, yang diikuti oleh sejumlah Anggota Banggar, Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Kupang, bersama Sekda Bernadus Benu, dan Asisten III Rens Tokoh, di Kota Kupang, Selasa (20/6/2017).

Pingak menduga, jangan sampai penyewaan alat berat tersebut yang dilakukan oleh Staf Dinas PUPR karena untuk mengerjakan proyek, dengan menggunakan bendera (PT) milik orang lain, tetapi sebenarnya yang mengerjakan adalah orang Dinas PUPR sendiri.

“Saya heran aturan dari mana yang membolehkan PNS menyewa alat berat. Kalau ada aturan seperti itu, Dinas PUPR harus adil kepada seluruh PNS di Kota Kupang yang berjumlah 7.000 orang, yang hendak menyewa alat berat,” pungkas Pingak.

Diberitakan sebelumnya oleh media ini bahwa penyewaan sejumlah alat berat milik Pemerintah Kota Kupang kepada pihak ketiga mendapat sorotan dari pihak DPRD setempat.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Kupang Yususf Made mengaku, dirinya menyewakan sejumlah alat berat milik Dinas PUPR kepada staf di Dinas tersebut, atas nama Filipus Kase, dan Mae Salean.

Akan tetapi, ledua staf itu tidak memakainya sendiri tapi penyewaan itu atas nama kedua staf, untuk memakai alat berat untuk proyek pekerjaan proyek di Kota Kupang pada tahun 2016 yang lalu.

Pengakuan itu disampaikan Yusuf Made dalam sidang Badan Anggaran DPRD Kota Kupang, yang membahas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan NTT, terhadap pengelolaan APBD tahun 2016, khususnya menyangkut temuan BPK terhadap penyetoran sewa alat berat kepada pihak ketiga oleh dinas PUPR, yang tidak sesuai.

Baca Juga :  Selesaikan jalan rusak, DPRD NTT koordinasikan dengan Dinas PUPR

Sidang Banggar DPRD Kota Kupang dipimpin oleh Wakil Ketua I, Kristian Baitanu yang diikuti oleh sejumlah Anggota Banggar, Pimpinan SKPD lingkup Pemkot Kupang, bersama Sekda Bernadus Benu, dan Asisten III Rens Tokoh, di Kota Kupang, Selasa (20/6/2017).

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button