Home / News NTT / Petrus Selestinus: Kejati NTT tak peka selamatkan uang Negara

Petrus Selestinus: Kejati NTT tak peka selamatkan uang Negara

Gedung DPRD Nagekeo yang jadi mubazir. (foto: angga lispro/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai tidak memiliki kepekaan bahkan mandul terhadap korupsi besar di NTT.

Hal tersebut terjadi karena tidak segera menindak para oknum Jaksa nakal di Bajawa.

“Kejati NTT harus segera mengambil alih penyidikan pengadaan tanah untuk pembangunan gedung DPRD Kabupaten Nagekeo, paska putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 522 K/Pdt/2015, tanggal 28 Mei 2015 dalam perkara perdata antara Remi Konradus melawan Efraim Fao, Bupati Nagekeo dan DPRD Kabupaten Nagekeo,” kata Ketua TPDI Petrus Selestinus, di Jakarta melalui Pesan Whashapnya, Senin (26/6/2017) 10.00 wita.

Menurutnya, penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bajawa tidak mengalami kemajuan, bahkan jalan di tempat tanpa menetapkan Bupati Nagekeo Elias Jo, Ketua DPRD Nagekeo Paulinus Nuwa Veto, dan Efraim Fao serta kawan-kawan sebagai tersangka korupsi, apalagi menangkap dan menahannya dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan).

Berdasarkan informasi, katanya, dari masyarakat bahwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan pembangunan gedung DPRD Nagekeo dulu sudah pernah di proses oleh Kejaksaan Negeri Bajawa, namun proses pidana itu mendadak berhenti di tengah jalan tanpa alasan dan sebab yang jelas.

“Saat ini merupakan momentum yang tepat untuk meminta pertanggunjawaban pidana korupsi dalam pengadaan lahan untuk pembangunan gedung DPRD Nagekeo,” tamahnya.

Sudah terang benderang, kata dia, tinggal menentukan nama-nama yang diduga sebagai pelakunya dan harus bertanggunb jawab, seperti Efraim Fao, Bupati Nagekeo Elias Jo, dan Ketua DPRD Nagekeo Paulinus Nuwa Veto, atau masih ada pihak lainnya yang harus ikut bertanggung jawab dalam kasus ini.

Petrus Selestinus menambahkan, Kejaksaan Negeri Bajawa seharusnya tidak boleh bersikap menunggu terlalu lama untuk memberi status tersangka, karena sejak tanggal 2 Juni 2014 Mahkamah Agung RI dalam putusan Peninjauan Kembali telah memutuskan adanya Perbuatan Melawan Hukum, adanya Kerugian Negara dan pihak lain yang dilakukan oleh Elias Jo, Paulus Nuwa Veto, dan Efraim Fao. Ini jelas merupakan sikap pembiaran dan/atau pembangkangan dari aparat penegak hukum di Ngada, Bajawa hingga di Provinsi NTT hingga sampai ke pusat (Jaksa Agung), terhadap tugas dan kewajiban utama yaitu menegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena meskipun bukti-bukti yang memperkuat unsur-unsur tindak pidana korupsi sudah terpenuhi, namun Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Tinggi NTT seakan-akan dibuat tidak berdaya oleh Bupati Elias Jo dan kawan-kawan.

Baca Juga :  Paulus Watang Ungkap Pihak Kejati NTT Diduga Terlibat Penjualan Aset Negara

< 1 2>

Komentar Anda?

Tags : #

Bagikan Halaman ini

Share Button