Home / News NTT / Pilkades Kabupaten Sikka, Panitia asal gugurkan Balon

Pilkades Kabupaten Sikka, Panitia asal gugurkan Balon

Bakal Calon Kepala Desa di Kabupaten Sikka yang digugurkan oleh Panitia Pilkades. (foto: angga lispro/moral-politik.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Sebanyak 34 desa yang ada di Kabupaten Sikka akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada bulan Juli 2017 nanti.

Panitia Pilkades telah membuka pendaftaran bagi masyarakat yang berminat untuk maju dalam perhelatan pesta demokrasi yang ada di desa tersebut.

Dalam proses pendaftaran, Panitia Pilkades Watuliwung dinilai salah kaprah dan tidak memahami aturan yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) tentang mekanisme pelaksanaan Pilkades.

Salah satu bakal calon (Balon) Kepala Desa Watuliwung, Moang Markus mengatakan, kalau dirinya telah mendaftarkan diri menjadi calon Kades Watuliwung pada tanggal 27 April 2017 yang lalu. Dalam proses ini, panitia menggugurkan dirinya sebagai bakal calon Kades dengan alasan belum pensiun. Padahal dirinya telah pensiun pada bulan Desember 2016. Sehingga dalam proses Pilkades ini, kedudukan dirinya sebagai masyarakat biasa atau masyarakat pensiunan.

“Masak saya sudah pensiunan tetapi panitia berargumen bahwa saya belum pensiun. Sebenarnya panitia harus melakukan konsultasi ke Camat Kangae sebagai intansi terakhir saya mengabdi sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk memastikan apakah saya masih aktif atau sudah pensiun, bukan langsung menggugurkan saya begitu saja,” tandas Markus kepada moral-politik.com, di Watuliwung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.

Menurut dia, Panitia Pilkades tidak mengerti dalam prinsip-prinsip administarasi yang ada dalam Perda Nomor 4 sehingga dirinya digugurkan dengan alasan tidak ada keterangan pensiunan. Kalau dirinya masih aktif kalau ingin maju harus ada izin dari Bupati Sikka, tetapi dirnya sudah pensiun .

“Saya digugurkan begitu saja, berati panitia ini telah menyalahi regulasi yang ada. Panitia tidak paham dan panitia ini salah kaprah. Kalau saya sudah pensiun berati tidak ada surat keterangan pensiunan,” tegasnya.

Baca Juga :  Dandim 1603 Sikka selenggarakan Apkowil, untuk apa?

Proses Pilkades ini, tamahnya diduga panitia Pilkades secara sepihak dan dengan maksud tertentu atau ada persekongkolan untuk menggugurkan dirinya dengan tidak mengacu pada regulasi yang berlaku. Sebenarnya panitia ini harus paham dalam aturan ini yang mereka buat itu.

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button