Home / News NTT / Catatan dari Skenario Pokja 11 “amankan jagoan rekanan”

Catatan dari Skenario Pokja 11 “amankan jagoan rekanan”

foto: angga lispro/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pengadaan barang dan jasa tak lepas dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh panitia Pokja.

Dalam pelelangan proyek tahun anggaran 2017 khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka, banyak kontraktor yang mengeluh persyaratan yang diminta oleh Pokja 11 ULP dalam proyek pengembangan jaringan air bersih atau air minum desa.

Ada lima paket pekerjaan proyek pengembangan jaringan air bersih atau air minum desa seperti yang berada di Desa Hebing, Hepang, Darat Pantai, Iligai, dan Baupat.

Pasalnya, Panitia Pokja 11 ULP mempersulit persyaratan administrasi bagi rekanan atau kontaktor yang mengikuti proses tender ini. Pokja 11 ULP ini diduga memiliki jagoan kontraktor untuk memenangkan proses tender.

Salah satu kontraktor yang tidak mau disebutkan namanya saat ditemui moral-politik.com, di Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Jumat (30/06/2017) membenarkan bahwa proses tender proyek pengembangan jaringan air bersih dipersulit persyaratan oleh Pokja 11 ULP.

Hal tersebut terkuat dari adanya persyaratan yang harus mendapat dukungan pabrik dari perusahaan pipa.

Pokja 11 meminta surat dukungan pipa GIP yang harus dikeluarkan oleh pabrik padahal itu hanya pekerjaan minor yang bobotnya sekitar 1 persen, sedangkan surat dukungan assesories dikeluarkan oleh distributor, padahal bobotnya lebih besar.

Baca Juga :  Jonas Salean: Deklarasi Paket SAHABAT Dimajukan Sehari !

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button