MORAL-POLITIK.COM: Fraksi Gerindra kukuh ingin meniadakan ambang batas calon presiden atau ‘presidential threshold’ (PT) dalam revisi UU Pemilu.

Gerindra yakin dengan sikap mereka yang disebut sesuai konstitusi.

“Kalau kita, pandangan dari ketum (Prabowo Subianto), jangan berpikir menang atau kalah tapi komitlah pada konstitusi,” ujar anggota F-Gerindra, M Syafii, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

“Sebab, bagaimana mungkin ada PT karena Pilpres dan Pileg dilaksankan secara serentak dan lebih tidak mungkin lagi menggunakan PT sebelumnya, yaitu 2014 karena itu sudah dipakai untuk pilpres 2014 yang lalu,” tambahnya.

Menurut Syafii, syarat presidential threshold bertentangan dengan amanat konstitusi.

Berapapun angka ambang batas capres, Gerindra dalam posisi menolak.

“Jadi Gerindra tidak persoal 20 persen, 10 persen, 5 persen, satu persen pun itu menurut gerindra bertentangan dengan konstitusi,” jelas Syafii.

Baca Juga :  Pimpinan DPR Tanggapi Pasal 328 dan 329 RUU KUHP Bisa Jerat Insan Pers