MORAL-POLITIK.COM: Bantuan rumah layak huni dan lantainisasi dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan pemerintah Kota Kupang untuk masyarakat tidak mampu dipermudah.

Pasalnya syarat utama pada tahun 2016 yaitu penerima harus mempunyai legalitas atas lahan yang ditinggali berupa sertifikat hak milik (SHM), tidak lagi menjadi syarat utama.

“Kalau tahun 2016 lalu, penerima bantuan rumah layak huni dan lantainisasi harus mempunyai sertifikat atas lahan yang ditinggali. Tetapi untuk tahun 2017,syarat tersebut tidak dipakai lagi,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Kupang Felisberto Amaral kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Jumat (30/6/2017) siang.

Amaral menuturkan bahwa persyaratan tersebut diubah karena warga tidak mampu yang berada di Kota Kupang, rata-rata membangun rumah bukan pada lahan mereka sendiri.

Mereka umumnya, tambahnya, menjaga tanah milik orang lain dan membuat rumah ala kadarnya saja, dan yang terpenting bisa terlindungi dari panas dan hujan.

Selain itu, katanya, banyak juga penerima yang tinggalnya pada aset milik negara maupun daerah aliran sungai (DAS), sehingga tentu saja mereka tidak memiliki sertifikat kepemilikan lahan.

“Atas persoalan itu, pemerintah kemudian membuat kebijakan baru agar bantuan tersebut bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Baca Juga :  Benni Sain Merespons Usulan DPRD Kota Kupang untuk Sertifikasi Jalan-jalan...