Home / News NTT / Masyarakat Amabi Oefeto Timur demo ke Polda dan DPRD NTT

Masyarakat Amabi Oefeto Timur demo ke Polda dan DPRD NTT

foto: semard dju/moral-politik.com

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Puluhan masyarakat dari Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Nasional (FMN) melakukan unjuk rasa di depan kantor Polda NTT dan kantor DPRD Provinsi NTT, Rabu (5/7/2017).

Dalam aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh Solidaritas Perampasan Tanah Terhadap Petani, ITA PKK, Ikatan Keluarga Beti yang dipimpin langsung oleh Mathias Kayun sebagai koordinator aksi.

Mathias Kayun dalam orasinya mengatakan, aksi unjuk rasa ini dalam rangka menyikapi adanya kasus dugaan perampasan tanah atau lahan oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Kupang/Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Nusa Tenggara Timur kepada keluarga Beti.

Ia menjelaskan, ada bentuk intimidasi sebagai perwujudan dari perampasan tanah yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Amabi Oefeto Timur, bukan baru pertama kali melainkan sudah berulang-ulang kali tercatat dari tahun 2015-2017 sudah sebanyak delapan kali pihak pemerintah Kecamatan Amabi melakukan intimidasi upaya kriminalisasi juga dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Amabi Oefeto Timur berdasarkan surat panggilan Nomor S.PGL/ 39 VI/ 2017/ Polsek AOT, Mama Sofia Beti dan bapak Imanuel Beti ditetapkan sebagai tersangka dan tepat hari ini disidangkan.

Padahal, katanya, berdasarkan pada fakta hukum, adalah tanah yang sudah turun temurun dikelola dan digarap oleh keluarga Beti, terbukti keluarga Beti tercatat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1900-2017.

Namun, dalam perampasan tanah dan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Kecamatan Amabi Oefeto Timur berdampak pada 35 Keluarga (150 orang) keluarga Beti kehilangan pekerjaan karena keluarga Beti adalah keluarga yang mata pencahariannya adalah petani.

“Pengelolaan terhadap akses tanah keluarga beti yaitu melakukan penanaman sayur, dari hasil pengelolaan total keuntungan yang didapat perbulan mencapai Rp. 500.000, jadi akses pengelolaan atas tanah dirampas oleh pihak kecamatan artinya ada 150 orang kehilangan pekerjaan dan Kehilangan sumber pendapatan sebesar Rp. 500.000 per bulan yang dilakukan oleh pihak kecamatan menakuti-nakuti keluarga Beti sebagian keluarga Beti enggan melakukan aktifitas bercocok tanam, akibatnya keluarga Beti kehilangan akses pengelolaan dan penguasaan atas tanah mereka sehingga berdampak pada akses kehilangan mata pencaharian sebagai petani, dan permasalahan ketimpangan struktur penguasaan tanah sumber-sumber agraria massif-nya perampasan dan monopoli, telah menjadi sumber utama dari seluruh masalah indonesia termasuk pemuda mahasiswa,” katanya.

Baca Juga :  Walikota Salean memberikan sanksi kepada 36 ASN

< 1 2 3 4 5 6 7>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button