Home / Opini / Opini: Beberapa Pemikiran Substantial Tentang ‘Presidential Threshold’ 20%

Opini: Beberapa Pemikiran Substantial Tentang ‘Presidential Threshold’ 20%

Tjahjo Kumolo

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Putusan MK nomor 14/PUU-XI/2013 tidak membatalkan pasal 9 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres.

Artinya ketentuan Presidential Treshold 20% kursi atau 25% suara masih sah dan berlaku. RUU pemilu tidak menambah dan tidak mengurangi Pasal 9 UU 42/2008 yang tidak dibatalkan MK tersebut. Sehingga dengan demikian tidak benar jika dikatakan bertentangan dengan konstitusi.

Parpol atau Gabungan parpol yang memenuhi Presidential Treshold dapat mengusulkan pasangan Capres ”sebelum” pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Memang benar Tahun 2019 pilpres serentak dengan pileg. Namun demikian hanya ada 1 (satu) pemilu sebelum pemilu 2019, yaitu pemilu 2014.

Dengan demikian logika yang diopinikan bhw ada pendapat terkait kadaluwarsa kondisi politik 5 tahun sebelumnya adalah tidak tepat, karena memang ada tidak pemilu lain selain pemilu 2014 yang bisa menjadi dasar rujukan Presidensial Treshold.

Dalam Konstitusi UUD 1945 pasal 28 J ayat (2) bahwa pembatasan yang ditetapkan dalam UU adalah Konstitusional, sepanjang nilai maslahatnya/kebaikannya lebih besar ketimbang mudharatnya untuk Kepentingan Bangsa dan Negara.

Presidential Treshold tidak dimaksudkan untuk menghalangi munculnya CAPRES lain (calon tunggal), karena rumusan RUU Pemilu yang disusun pemerintah dan telah disetujui pansus, telah diatur ketentuan bahwa Koalisi/Gabungan PARPOL dalam mengusulkan pasangan Capres-Cawapres ”tidak boleh” menyebabkan parpol atau gabungan parpol lainnya tidak dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres lainnya.

Baca Juga :  Ketika Michelle Obama mengenakan pakaian nyaman dan cuek....

< 1 2 3>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button