MORAL-POLITIK.COM: Dinas Pendidikan Kota Kupang berencana akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di Jakarta.

Konsultasi yang akan dilakukan tersebut, sekaligus akan meminta dispensasi dari Kemendikbud soal Permendikbud yang mengatur perihal penerimaan siswa baru (PSB) tahun 2017 ini.

“Dalam Permendikbud sudah mengatur batasan jumlah rombongan belajar (Rombel) di setiap sekolah, maupun batasan jumlah siswa dalam setiap Rombel,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Filmon Lulupoi kepada moral-politik.com di Gedung DPRD Kota Kupang, Senin (17/7/2017) siang.

Jika setiap sekolah tidak mentaati aturan sesuai yang diatur dalam Permendikbud, katanya, maka ada tiga sanksi berat yang akan diberikan, sehingga dinas merasa perlu melakukan konsultasi dan meminta dispensasi dari Kemnedikbud,”

Ia menegaskan bahwa akibat dari penerapan Permendikbud soal pembatasan Rombel pada setiap sekolah, maka sejumlah sekolah negeri di Kota Kupang tidak berani membuka lagi Rombel tambahan, meskipun ada sarana ruang kelas yang bisa menampung siswa tambahan.

Namun, tambahnya, karena takut akan sanksi yang tercantum dalam Permen tersebut, sekolah tidak berani lagi membuka rombel tambahan, yang buntutnya banyak siswa yang tidak terakomodir di sekolah-sekolah negeri.

Baca Juga :  Kadis Andreas: NTT Butuh 70 bendungan dan 4000 embung