Home / Opini / Refly Harun: Ambang batas 20 Persen akan dibatalkan MK

Refly Harun: Ambang batas 20 Persen akan dibatalkan MK

Refly Harun. (foto: istimewa)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan tentang bunyi Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Karena itu, undang-undang di bawahnya tidak boleh menghilangkan hak partai-partai tersebut.

“Saya beda pendapat, Presidential threshold itu nol, constitutional right (hak konstitusional),” kata Refly dalam acara Indonesia Lawyers Club di tvOne, Selasa 25 Juli 2017.

Refly keberatan, bila hasil Pemilu 2014 dipakai untuk Pilpres 2019.

Alasannya, Pemilu 2014 sudah dipakai pada tahun tersebut dan menghasilkan dua pasangan calon, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto.

“Keberatan kedua, 2019 itu bukan satu rangkaian dengan 2014. Ini rangkaian yang berbeda, tidak hanya waktu, tetapi sangat mungkin jumlah peserta pemilunya. Jadi, tidak relevan,” katanya.

Baca Juga :  Inilah modus dari postingan sering minta 'like'

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button