Home / Populer / Sistem Zonasi karut marut, Anggita telepon Mendikbud Muhadjir

Sistem Zonasi karut marut, Anggita telepon Mendikbud Muhadjir

Anggita saat berorasi di Tugu Dwi Kora, Kecamatan Nunukan, Rabu (5/7/2017). FOTO: TRIBUN KALTIM/NIKO RURU

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Anggita, seorang siswa SMP di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, telepon kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan Muhadjir Effendy.

Ia mengeluhkan karut marut sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2017 di wilayah perbatasan.

Kepada Muhadjir, Anggita mengadukan permaslasahnnya yang tidak diterima di SMA Negeri 1 Nunukan karena namanya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga milik ibunya.

”KK saya masih di Kota Bandung, masih Indonesia juga kan, Pak? Kenapa dibedakan? Jadi yang diterima yang hanya berdomisili di sini lebih dari 6 bulan. Tapi saya punya surat keterangan karena saya sudah tinggal di sini hampir 2 tahun,” katanya menirukan curhatannya kepada Muhadjir, Rabu (5/7/2017).

Mustika, orangtua Anggi, juga kecewa dengan PPDB tahun 2017 di Kabupaten Nunukan. Padahal dari sisi nilai NEM yang dimiliki anaknya mencapai 29,5. Sementara, nilai NEM terendah yang diterima di SMAN 1 Nunukan hanya 23,9.

Terkait nama anaknya tidak tercantum dalam kartu KK karena proses pengurusan perubahan KK yang rumit di Nunukan.

“Kelas II anak saya pindah ke sini karena hak asuh anak jatuh kepada saya setelah proses perceraian dengan suami. Nama anak saya masih tercantum di KK ayahnya di Bandung,” ujarnya.

Puluhan orangtua siswa SMP yang tidak diterima di sejumlah SMA Negeri di Nunukan, Rabu siang, juga menggelar demo di Tugu Dwikora. Mereka menuntut penyelesaian polemik PPDB tahun 2017.

Baca Juga :  Inilah jalannya dialog Kubu Ical dan Agung di DPR

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button