Home / Populer / TKI ‘ilegal’ di Malaysia dapat pendampingan pemerintah

TKI ‘ilegal’ di Malaysia dapat pendampingan pemerintah

TKI Ilegal. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pemerintah pastikan akan memberikan pendampingan hukum bagi TKI yang terkena razia di Malaysia karena bekerja secara ‘ilegal’.

Pemerintah RI akan melakukan pendampingan hukum kepada TKI dan menyediakan hotline di enam perwakilan RI di Malaysia. Nomor yang dapat dihubungi selama proses ini adalah +60321164016 atau +60321164017.

Kepada Malaysia, Indonesia juga meminta akses kekonsuleran guna memastikan proses penegakan hukum kepada TKI yang terjaring razia sesuai standar HAM.

Komitmen tersebut menjadi kesepakatan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga antara Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Rapat koordinasi berlangsung di Hotel Mercure Ancol Jakarta pada Kamis malam, 6 Juli 2017.

“Rapat koordinasi ini mencari formula bersama dalam upaya memberikan perlindungankepada warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di Malaysia,” kata Sekertaris Jenderal Kemnaker, Herry Sudarmanto usai pertemuan tersebut. “Pemerintah memastikan hadir dalam menyelesaikan masalah ini”.

Rapat koordinasi yang berlangsung tertutup selama dua jam lebih tersebut digelar sebagai upaya mengatasi dampak razia yang dilakukan oleh Kepolisian Malaysia kepada pekerja ilegal yang dilakukan sejak 1 Juli 2017.

Razia dilakukan sebagai kelanjutan berakhirnya program re-hiring (mempekerjakan kembali) bagi pekerja migran illegal guna mendapatkan kartu pekerja legal sementara. Program re-hiring dibuka sejak 15 Februari 2017 – 30 Juni 2017.

Baca Juga :  Anak-anak Crazy Boy (Jln. Pemuda) Sambut Tahun Baru 2015 (2)

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button