Home / Populer / Yusril dinilai salah anggap KPK bagian dari eksekutif

Yusril dinilai salah anggap KPK bagian dari eksekutif

Advokat senior Todung Mulya Lubis usai menghadiri acara seminar bertajuk The Geography of Human Rights di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (22/9/2015)(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Advokat sekaligus aktivis hak asasi manusia Todung Mulya Lubis menyebut pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra salah jika menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan bagian dari eksekutif.

Yusril menganggap DPR berhak menggunakan hak angket terhadap KPK.

“Yusril Ihza Mahendra salah kalau anggap KPK bagian dari eksekutif. Saya kira pembahasan tradisional mengenai ilmu tata negara menghasilkan orang seperti Yusril Ihza Mahendra ini, yang melihat arsitektur ketatanegaraan kita hanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata Todung dalam sebuah diskusi tentang Hak Angket KPK di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

Menurut Todung, dalam perkembangan tata negara modern, arsitekturnya sudah berubah sama sekali.

Di Indonesia sebagai contoh, muncul lembaga-lembaga seperti KPK, PPATK, Komnas HAM, dan lain sebagainya yang dikenal sebagai state auxiliary agency (lembaga non-struktural).

Ia mengatakan, tidak hanya di Indonesia, state auxiliary agency ini juga berkembang di negara-negara yang mengalami reformasi atau transisi dari pemerintahan yang otoriter ke demokrasi.

“Ini, kalau saya sebut pilar kelima, lembaga ini ada karena check and balance yang menjadi tuntutan publik ke kita,” imbuh Todung.
Todung menegaskan, dirinya menolak adanya hak angket KPK. Sebab, hak angket ini sangat mengganggu kerja-kerja KPK (obstraction of justice).

Baca Juga :  PMKRI Kefamenanu : Kenaikan BBM Sengsarakan Rakyat

< 1 2 3 4>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button