Home / Populer / Yusril salah besar soal utang dan Penggulingan Jokowi

Yusril salah besar soal utang dan Penggulingan Jokowi

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Pernyataan Guru Besar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terkait jumlah utang Indonesia yang bisa membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) digulingkan dari kursinya dipandang salah besar.

Kemarin malam (25/7/2017) pria yang juga mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) ini mengungkap bahwa masyarakat bisa melakukan penggulingan terhadap Presiden Joko Widodo, menyusul masalah utang negara karena telah melanggar Undang-undang (UU) Keuangan.

Menurut Yusril total utang pemerintah secara keseluruhan dalam UU harusnya tidak boleh melebihi 30% dari APBN, namun dia menghitung bahwa utang yang dimiliki Indonesia sudah di atas 50% dari APBN sehinga Jokowi telah melanggar UU Keuangan.

‎”Utang Indonesia sudah di atas 50 persen, presiden sudah bisa (kena) impeachment (digulingkan). Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan perppu supaya utang ‎negara bisa melebihi 50 persen‎,” ujar Yusril dikutip dari JPNN.com

Menanggapi hal tersebut pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa Yusril telah salah dalam membaca data dan keliru menyampaikan informasi sehingga menyebabkan kegaduhan.

“Memang kondisi utang saat ini sudah ada dilampu kuning. Tapi apa yang disampaikan oleh Pak Yusril tidak berdasarkan pada ketentuan batasan utang maksimal di penjelasan pasal 12 ayat 3 UU Keuangan Negara disebutkan bahwa rasio utang maksimum 60% terhadap PDB. Sementara angka rasio utang 30% itu batas psikologis dari Menteri Keuangan,” kata Bhima saat dihubungi di Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Bhima juga mengatakan, pada tahun 2017 rasio utang terhadap PDB tahun 2017 masih di bawah 30% jadi masih sangat jauh dari pelanggaran UU Keuangan yang telah disampaikan oleh Yusril.

Baca Juga :  Lurah Susan punya Tim Regu Comot

“Saya pikir untuk urusan ekonomi termasuk utang lebih baik diserahkan pada ahlinya. Pak Yusril sebaiknya membaca UU Keuangan Negara no 17 tahun 2003 secara lebih hati hati agar tidak menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat umum,” tegas Bhima.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button