Home / Populer / Advokat ini gugat Aturan Pengelolaan Dana Haji ke MK

Advokat ini gugat Aturan Pengelolaan Dana Haji ke MK

Muhammad Soleh, warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat menggugat aturan pengelolaan dana haji. Sidang panel gugatannya tersebut digelar di MK, Jakarta, Rabu (23/8/2017).(Fachri Fachrudin)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Ketentuan pengelolaan dana haji oleh pemerintah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Pemohon adalah Muhammad Soleh, warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat.

Ditemui sebelum menjalani sidang panel atau sidang pemeriksaan pendahuluan berkas permohonan uji materi, Soleh menjelaskan, secara spesifik ia menggugat Pasal 24 huruf a, Pasal 46 ayat 2, Pasal 48 ayat 1.

Menurut dia, telah terjadi pelanggaran hak konstitusional atas berlakunya pasal tersebut karena sewenang-wenang memberikan mandat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk investasi.

Padahal, Pemohon tidak pernah memberikan mandat tersebut.

“Saya sebagai pemohon waktu itu membayar (DP/duit pertama) Rp 20 juta sebelum ketentuan Rp 25 juta adalah untuk daftar tunggu jemaah haji. Tidak ada mandat apa pun agar dana itu supaya bisa dikelola,” kata Soleh di Gedung MK, Rabu (23/7/2018).

Selain itu, ia menilai, pembuat UU telah salah menafsirkan makna investasi yang penuh kehati-hatian dengan prinsip syariah yang menguntungkan.

Sebab, investasi dalam bentuk apapun mengandung risiko kerugian.

Tidak hanya itu, menurut Soleh, dengan berlakunya pasal tersebut maka membuka celah bagi pemerintah memainkan jumlah setoran awal BPIH, sehingga terjadi penumpukan dana.

Baca Juga :  Kenapa KPK Era Ruki Tolak Bahas Kasus Sumber Waras di Parlemen?

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button