Home / Opini / Biro Kemenkeu menjawab soal hutang negara, dana haji dan gaji PNS

Biro Kemenkeu menjawab soal hutang negara, dana haji dan gaji PNS

Aksi aktivis Koalisi Anti Utang di Bunderan Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (16/8). Mereka mendesak pemerintah melakukan audit hutang luar negeri/Foto : Dok. Antara

Bagikan Halaman ini

Share Button
Oleh: Nufransa Wira Sakti *)

 

MORAL POLITIK: Kali ini saya ingin menjawab tulisan Iramawati Oemar yang hendak bertanya kepada Menkeu tentang utang negara, dana haji dan gaji PNS.

Untuk menjawab soal hutang, pemerintah tahu jumlah hutang – berapa tambahan berapa dibayar dan untuk apa saja. Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN ) itu disetujui dan diawasi DPR, APBN juga setiap tahun diaudit oleh BPK, APBN juga dipelototin oleh lembaga rating – pengamat ekonomi – lembaga-lembaga pemegang surat utang Pemerintah di dalam dan luar negeri. Mereka tahu dari mana uang masuk ke kantong Pemerintah dan kemana belanjanya. Kalau mau tahu kemana membelanjakan hutang dan penerimaan pajak silahkan lihat didokumen UU APBN yang resmi.

Saya ambil contoh, uang satu triliun itu bisa dipakai untuk membangun antara lain: 3.451m jembatan, 155 km jalan, 11.900 rumah prajurit TNI, 50 rumah sakit, 6.765 kelas dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang bisa digunakan untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Itu semua disiapkan untuk memperoleh generasi bangsa yang sehat, cerdas dan produktif untuk menyongsong Indonesia gemilang di 2045.

Berita dengan judul ngawur yang menjadi referensi Iramawati Ooemar adalah potongan jawaban Menkeu Sri Mulyani Indrawati (SMI) saat menjelaskan mengenai kebijakan utang di DPR. Kalau Menkeu tidak tahu kemana uang negara – pasti DPR sudah geger – dan APBN tidak akan disetujui DPR menjadi UU.

Singkatnya Pemerintah akan terus jaga dan kelola APBN secara hati-hati dan bijaksana untuk kepentingan rakyat dan untuk mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Saya kebetulan juga hadir pada saat rapat di DPR tersebut, sehingga nuansanya sangat berbeda dengan apa yang digambarkan oleh tulisan Iramawati.

Baca Juga :  Tusu ame deng Beta sa...

Mengenai pemotongan gaji PNS juga sama, potongan berita tersebut diambil ketika Menkeu SMI menjelaskan tentang simulasi APBN di kantor Kominfo. Beliau menyatakan “gaji kan nggak mungkin dipotong” untuk menekankan bahwa gaji PNS sudah ditetapkan secara resmi dengan peraturan pemerintah sehingga tidak mungkin dilakukan pemotongan. Sehingga kalimat tersebut adalah kalimat retorika dalam penjelasan untuk simulasi penghitungan APBN. Jadi, tidak ada kalimat “Pilih berhutang atau gaji PNS dipotong?” atau kalimat yang menyerupai itu. Sayapun hadir di sana ketika itu dan suasananya juga mendukung pernyataan SMI.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button