Home / News NTT / Cerita RDP DPRD Kota Kupang soal PT. Suba Suka Go

Cerita RDP DPRD Kota Kupang soal PT. Suba Suka Go

ilustrasi. (foto: lintasntt.com)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Kota Kupang, DPRD, dan Forum Masyarakat Peduli Kota Kupang terkait PT. Suba Suka Go, membuahkan kesepahaman.

RDP tersebut membahas tentang polemik penyewaan lahan eks Restoran Teluk Kupang yang disewakan kepada pihak ketiga, dalam hal ini PT. Suba Suka Go.

Tiga Fraksi DPRD Kota Kupang itu meminta pemerintah Kota Kupang agar membatalkan perjanjian penyewaan lahan tersebut kepada pihak PT. Suba Suka Go.

Ketiga Fraksi yang meminta pemerintah Kota Kupang membatalkan perjajnjian kontrak dimaksud adalah Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangkitan Indonesia (PKB, PKPI), dan Fraksi Gerindra.

RDP yang digelar di ruang Sidang Utama DPRD Kota Kupang, merupakan RDP Gabungan Komisi yang melibatkan Komisi I, II, dan III. RDP itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Kupang didampingi oleh Wakil Ketua I Kristian Baitanu.

Mengawali RDP, Fraksi Gerindra, Demokrat, dan Kebangkitan Indonesia bersama Forun Suara Masyarakat Kota Kupang, lewat ketuanya Merry Salow, Daniel Hurek, dan Herry Dahi Kadja memertanyakan alasan Pemkot Kupang menyewakan lahan tersebut kepada pihak ketiga, padahal sudah ada Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengaturan Tata Ruang, di mana dalam Perda tersebut menyebut bahwa ketika lahan eks Restoran Teluk Kupang habis masa kontraknya akan dikembalikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH) untuk dimanfaatkan sebagai akses publik menuju pantai.

Menanggapi pertanyaan dari ketiga Fraksi dan Forum Masyarakat, Pemkot Kupang lewat Asisten II Djamal Mila Meha, mengaku bahwa dalam Perda tersebut memang mengatur soal lahan milik pemerintah yang harus dijadikan RTH ketika kontrak kepada pihak ketiga habis. Namun Perda tersebut hanya mengatur soal lahan yang berada di wilayah Kelurahan Pasir Panjang, sementara lahan eks Teluk Kupang berada di wilayah Kelurahan Pasir Panjang. Selain itu penyewaan lahan itu, mengacu pada Permen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Milik Daerah, sehingga pemerintah menyewakan lahan tersebut kepada pihak PT. Suba Suka Go.

Baca Juga :  Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang Siap Dipakai, Tapi Butuh Sumur Bor, Gudang & Mess

“Jadi penyewaan itu tidak melanggar Perda. Kalau DPRD ingin perjanjian kontrak dibatalkan, maka harus revisi Perda terlebih dahulu. Kami menghargai pendapat DPRD, sehingga ketika dewan menyampaikan keberatan ini, kami siap melaksanakannya, tetapi kita harus duduk bersama-sama dan melakukan revisi Perda,” katanya.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button