Home / News NTT / DPRD Kota Kupang ingin Pemkot dirikan Bank Pembangunan Daerah

DPRD Kota Kupang ingin Pemkot dirikan Bank Pembangunan Daerah

Ilustrasi. (foto: beritadaerah.co.id)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Ketimbang menyertakan modal pada Bank NTT, DPRD Kota Kupang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang segera membentuk Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Pasalnya, BPD bisa berkerja sebagai pengembangan perekonomian daerah dan menggerakkan pembangunan ekonomi daerah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, serta menyediakan pembiayaan keuangan pembangunan di daerah, menghimpun dana serta melaksanakan dan menyimpan kas daerah (pemegang/ penyimpanan kas daerah) di samping menjalankan kegiatan bisnis perbankan.

“Dari pada kita menyertakan modal di Bank NTT, yang saat ini sudah mencapai Rp. 100 miliar, dan apa yang kota dapat? Ingat Bank NTT bukan milik Pemkot Kupang,” kata Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Gerindra, Merry Salow kepada wartawan di Kota Kupang, Sabtu (19/8/2017).

Menurut Merry, kalau Pemkot Kupang membentuk BPD yang kerjanya sama seperti Bank NTT maka sudah pastinya banyak keuntungan yang didapat. Apalagi APBD Kota Kupang cukup besar, sehingga adanya bank daerah sangat baik untuk Kota Kupang.

“Kita lihat saja. Selain penyertaan modal, hampir semua proyek APBD II Kota Kupang pencairan melalui Bank NTT. Selain itu semua Gaji PNS masuk melalui Bank NTT. Kalau kita membuat Bank sendiri lalu semua uang itu masuk kedaerah, tentu akan mendatangkan uang yang sangat banyak. Dan uang itu bisa digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Kalau penyertaan modal di Bank NTT apa yang kita dapat?” ujar Merry.

Selain itu, kata Merry, adanya Bank Pembangunan Daerah juga bisa dimanfaatkan untuk mengelola Dana PEM. Dana PEM yang gulirannya sudah mencapai nominal Rp. 25.5 miliar tidak jelas juntrungannya karena dikelola oleh lembaga yang tidak berkompeten semacam LPM.

“Coba lihat berapa banyak usaha masyarakat yang maju karena Dana PEM. Selama ini kami hanya mendengar dana itu sudah digulirkan berkali-kali, tapi contoh usaha yang berhasil tidak pernah ada. Dari hasil penelususran kami, dana itu sebagian besarnya tidak jatuh tepat sasaran, sehingga dengan adanya Bank Daerah, maka penerima manfaat dana tersebut melalui seleksi yang ketat,” pungkas Merry.

Baca Juga :  Simpang siur pengoperasian Pub dan Heo Karaoke di Kota Kupang
Penulis: Nyongki

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button