Home / News NTT / Fraksi Kebangkitan Indonesia tolak penyewaan Eks Restoran Teluk Kupang

Fraksi Kebangkitan Indonesia tolak penyewaan Eks Restoran Teluk Kupang

ilustrasi. (foto: telukkupang-resto.blogspot.co.id)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL-POLITIK.COM: Fraksi Kebangkitan Indonesia DPRD Kota Kupang akhirnya memberikan perhatian terhadap kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang dengan PT. Suba Suka Go.

Hal tersebut berawal ketika Pemkot Kupang yang telah melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak PT. Suba Suka Go terhadap lahan milik Pemkot di lokasi eks Restoran Teluk Kupang, yang dinilai melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang, Tahun 2011-2031.

Atas dasar itu, Fraksi Kebangkitan Indonesia menyatakan penolakan atas perjanjian tersebut.

“Kami ingin menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Kupang, khususnya tentang tata ruang. Nah dalam tata ruang ini, kita lebih spesifik kepada lahan eks Restoran Teluk Kupang, dimana beberapa waktu yang lalu kita sama-sama ketahui bahwa lahan tersebut setelah tidak dikelolah lagi oleh Teluk Kupang maka tentu menjadi hak pemerintah, hak masyarakat dalam hal ini penggunaaan lahan tersebut. Namun sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2012, tentang Perubahan Perda Tahun 2011 tentang Pengaturan Tata Ruang itu menghendaki bahwa ruang tersebut hanya untuk kepentingan publik,” kata Sekretaris Fraksi Kebangkitan Indonesia, Nithanael Pandie Kepada wartawan, di Gedung DPRD Kota Kupang, Selasa (1/8/2017) siang.

Pandie mengatakan, melihat fenomena terjadi sekarang di ruang tersebut ada aktivitas untuk pembangunan, kita juga tidak tahu ada aktivitas apa, tapi sebenarnya ada pihak ke tiga yang masuk ke situ. Berarti terjadi peralihan fungsi dari amanat perda itu. Oleh sebab itu maka fraksi kami perlu menyampaikan sikap politik.

“Sikap politik kami itu jelas bahwa kami melihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota Kupang dimana masyarakat kelas menengah kota itu semakin banyak dan kemudian Kota Kupang ini sebagai Ibu Kota Provinsi, sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, dan ekonomi, dimana masyarakatnya itu memerlukan satu ruang terbuka hijau, untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum mereka. Bukan hanya sekedar kebutuhan fisik makan dan minum tetapi kebutuhan hidup minimum itu berkaitan dengan kebutuhan rekreasi, dan seterusnya,” tambahnya.

Baca Juga :  Selly Tokan "Abaikan" Jonas Salean, Golkar Menunggu Penetapan PDI-P...

Menurutnya, RTH harus menjadi kewajiban pemerintah untuk menyiapkan kebutuhan masyarakat Kota Kupang, diantaranya kebutuhan untuk rekreasi. Untuk kebutuhan rekreasi itu sebenarnya berkaitan dengan lahan.

< 1 2>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button