Home / News NTT / Kisruh Lahan Eks Teluk Kupang, DPRD harapkan keputusan Yeskiel Loudoe

Kisruh Lahan Eks Teluk Kupang, DPRD harapkan keputusan Yeskiel Loudoe

Ilustrasi Pemkot Kupang segel Restoran Teluk Kupang, Selasa (1/12/2015). Penyegelan ini karena pengelola Restoran Teluk Kupang tidak memenuhi kesepakatan. (Foto: POSKUPANG.COM/HERMINA PELLO)

Bagikan Halaman ini

Share Button

MORAL POLITIK : Polemik seputar Lahan Eks Teluk Kupang menemui titik terang penyelesaian setelah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara DPRD Kota Kupang, Pemerintah Kota dan Forum Masyarakat Kota Kupang, di Gedung DPRD Kota Kupang, Rabu (16/8/2017).

Sebelumnya banyak pihak yang menganggap penyewaan lahan seluas 5000 meter lebih di Kelurahan Kelapa Lima, di pinggir jalan Timor Raya, menyalahi Perda, namun ternyata tidak sepenuhnya penyewaan itu melanggar Perda.

Dalam RDP, Pemerintah yang diwakili Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Jefry Pelt mengatakan, mulanya dilakukan kontrak dalam bentuk bangunan selama tiga puluh tahun antara Pemkot dan Manajemen Teluk Kupang, namun dalam perjalanan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2015 yang lalu.

Hal itu terjadi, kata Jefry, karena terjadi penunggakan atau penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara atau daerah sebesar Rp. 100 juta, atas dasar rekomendasi hasil LHP BPK.

“Atas dasar itulah Pemkot melajukan pemutusan hubungan kerja, dan teman-teman di Dewan juga memegang rekomendasi itu,” katanya.

Dijelaskan, atas dasar pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi tersebut, manajemen Teluk Kupang melajukan gugatan terhadap kontrak atau putusan, bukan terhdap status kepemilikan lahan. Sebab, lahan itu adalah milik Pemkot dengan sertifikat hak pengelolaan nomor 9, terdaftar resmi di Kantor BPN Kupang.

Dalam perjalanan, lanjutnya, telah ada keputusan Pengadilan Tingkat Pertama yang memenangkan Pemerintah Kota, dan kemudian mengambil sikap memanfaatkan lahan milik Pemkot tersebut sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, bahwa terhadap tanah tersebut, sesungguhnya sudah berproses dari tahun 2016, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Permen Nomor 19 Tahun 2016, pelaksanaan tempat milik dapat dilakukam dalam bentuk BDF atau BSG berdasarkan inisiatif Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau inisiatif atau permohonan pihak lain sebagai calon mitra.

Baca Juga :  Seru!! Erni Lepa-Usboko Mulai Uji Nyali Winston Rondo...?

Jefry melanjutkan, bahwa kemudian dalam ketentuan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, tentang pedoman pengelolaan tanah milik daerah diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk nelakukan pemanfaatan atas barang milik daerah.

“Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah, dapat dijelaskan secara umum, yaitu sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangunan serba guna, jerja sama penyediaan infrastruktur. Bahwa masing-masing bentuk pemanfaatan ini, nempunyai proses yang berbeda,” jelas Jefry.

< 1 2 3 4>

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button